China Gelar BRI Forum jadi Peluang Indonesia dalam Pembangunan Transisi Energi
JAKARTA - China kembali menyelenggarakan Belt and Road Initiative (BRI) Forum atau forum inisiatif sabuk dan jalan, pada 17-18 Oktober 2023. Menurut rencana, ada sekitar 130 negara dan 30 organisasi internasional yang menghadiri Forum BRI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri diketahui telah berada di Beijing, China, sejak Senin sore, 16 Oktober.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, hadirnya Presiden Jokowi menjadikan kesempatan untuk mendorong kerja sama pembangunan BRI yang lebih berorientasi pada kepentingan Indonesia, terutama dalam transisi energi.
"Tidak dapat dipungkiri, pemerintah era Jokowi sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur," kata Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 17 Oktober.
Dia menambahkan, berdasarkan laporan AidData tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima dana terbesar dari Tiongkok melalui skema BRI.
"Aliran dana Belt and Road ini mayoritas diterima oleh negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia," ujar Bhima.
Diketahui, dalam 10 tahun terakhir, pendanaan Tiongkok yang telah dialirkan ke berbagai negara menembus lebih dari 1 triliun dolar AS atau setara 15.700 triliun. Adapun nominal yang fantastis tersebut difokuskan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan.
Kendati demikian, kata Bhima, banyak pengamat dan para ahli Indonesia mengkritik tajam inisiasi dari Tiongkok tersebut karena masih menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk proyek yang tidak ramah lingkungan.
Baca juga:
"Investasi China di sektor energi terbarukan masih jauh lebih sedikit dibandingkan di sektor energi kotor. Ironisnya, bahkan sebanyak 86 persen pendanaan Tiongkok masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM)," ucapnya.
Lebih lanjut, Bhima mengatakan, Pemerintah Indonesia harus lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon dan ke depannya harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan.
"Tatanan Belt and Road Initiative sebaiknya mendukung tata kelola penambangan mineral kritis (critical minerals) hingga pengolahan lebih lanjut yang transparan, tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar maupun pekerja," pungkasnya.