Bitcoin dan Ethereum Digunakan untuk Transaksi Perdagangan Narkoba
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah tegas untuk menindak perdagangan fentanil yang melibatkan beberapa perusahaan dan individu asal China.
Pada tanggal 3 Oktober, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan delapan dakwaan terkait produksi fentanil, metamfetamin, serta distribusi opioid sintetis, yang juga melibatkan mata uang kripto dalam aliran keuangannya.
Dalam pengumuman tersebut, DOJ mencatat bahwa pelaku kejahatan menggunakan berbagai metode pembayaran, termasuk mata uang kripto, untuk menyamarkan identitas mereka dan menghilangkan jejak transaksi. Mata uang kripto memungkinkan mereka melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas mereka.
DOJ juga secara spesifik menunjuk dua individu yang terkait dengan Perusahaan Impor dan Ekspor Hebei Shenghao, yakni Qingsong Li dan Chunhui Chen. Kedua individu ini menggunakan dompet kripto untuk mengirim uang terkait dengan bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi obat-obatan.
Selain itu, Wei Zhang, yang terlibat dengan Perusahaan Bioteknologi Hubei Guanlang, juga diduga menggunakan dompet kripto untuk melakukan transaksi penjualan prekursor fentanil dan zat aditif opioid.
Baca juga:
Sanksi dari Departemen Keuangan AS
Selain tindakan hukum oleh DOJ, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam transaksi narkoba. Sanksi ini mencakup 19 alamat mata uang kripto, termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Tron (TRX).
Meskipun sanksi ini ditujukan kepada 28 perusahaan dan individu, sebagian besar alamat kripto tersebut hanya dimiliki oleh lima individu yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan fentanil dan narkoba. Empat dari alamat kripto tersebut juga terkait dengan perusahaan Valerian Labs di Vancouver, Kanada.
Pemimpin sindikat narkoba, Du Changgen, juga dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Meskipun Changgen menerima mata uang kripto secara pribadi, alamat kripto pribadinya tidak termasuk dalam daftar sanksi.
Tindakan hukum ini merupakan kelanjutan dari upaya penegakan hukum AS terhadap perusahaan fentanil China pada bulan Juni, yang juga mencatat penggunaan mata uang kripto dalam transaksi. Sebagai respons terhadap hal ini, perusahaan analisis blockchain, Elliptic, telah mengidentifikasi masalah ini pada Mei 2023, yang kemudian menarik perhatian Senator AS Elizabeth Warren.
Pemerintah AS terus memperkuat upaya mereka untuk mengatasi perdagangan narkoba yang melibatkan mata uang kripto, dengan harapan dapat mengurangi penggunaan kripto dalam aktivitas kriminal.