Presiden Biden Desak Partai Republik Dukung RUU Penambahan Bantuan untuk Ukraina
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Hari Minggu mendesak anggota Kongres dari Partai Republik, untuk mendukung rancangan undang-undang untuk meningkatkan bantuan kepada Ukraina, mengatakan dirinya muak dan lelah dengan jurang politik yang hampir menyebabkan penutupan layanan pemerintahan.
Itu disampaikan Presiden dari Partai Demokrat tersebut, usai Kongres mengesahkan rancangan undang-undang sementara pada Hari Sabtu, memperpanjang pendanaan pemerintah selama lebih dari sebulan dan menghindari penutupan pemerintahan yang dapat menyebabkan sebagian besar dari 4 juta pegawai pemerintah federal tidak mendapat gaji dan memotong berbagai layanan.
RUU tersebut, yang disahkan dengan dukungan luas dari Partai Demokrat dan Republik, memicu politisi garis keras Partai Republik Matt Gaetz, berjanji untuk menggulingkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus rekan separtainya, Kevin McCarthy.
Berlaku hingga 17 November mendatang, RUU tersebut tidak memasukkan bantuan untuk Kyiv. Sementara, Negeri Paman Sam merupakan pendukung utama Ukraina untuk menghadapi invasi Rusia, dengan Presiden Biden terus menggalang dukungan untuk mempertahankan bantuan itu.
Presiden Biden mengatakan, Partai Republik berjanji memberikan bantuan itu melalui pemungutan suara terpisah.
"Dalam kondisi apa pun, kita tidak bisa membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu. Saya sepenuhnya mengharapkan McCarthy untuk menjaga komitmennya, untuk mengamankan jalur tersebut dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina, ketika mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan," terang Presiden Biden kepada wartawan di Gedung Putih, melansir Reuters 2 Oktober.
Ketika ditanya apakah dia bisa memercayai McCarthy untuk menghormati kesepakatan itu, Presiden Biden mengatakan: "Kami baru saja membuat kesepakatan mengenai Ukraina, jadi kami akan mencari tahu."
Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, Presiden Biden mengacu pada janji Partai Republik untuk meloloskan undang-undang terpisah mengenai masalah ini.
Bulan lalu, Presiden Biden meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat berkunjung ke Washington, dukungan AS terhadap perang Ukraina untuk mengusir pasukan pendudukan Rusia, meskipun ada tentangan dari beberapa anggota parlemen Partai Republik.
Presiden Biden pun mendesak Partai Republik untuk bergerak cepat guna menghindari krisis lain di Bulan November.
Baca juga:
- Mantan Presiden Rusia Peringatkan Pasukan Inggris yang Melatih Militer Ukraina akan Menjadi Target yang Sah
- Taiwan Luncurkan Kapal Selam Buatan Dalam Negeri: Tingkatkan Kemampuan Perang Asimetris, Dibekali Torpedo Kelas Berat
- Perdana, China Luncurkan Kereta Peluru Lintas Laut di Dekat Selat Taiwan
- Inggris-Jepang-Italia Patungan Bangun Jet Tempur Canggih Masa Depan, Produsen Rudal Eropa Bakal Gabung
"Keterbatasan ini harus diakhiri. Dan tidak boleh ada krisis lagi," tegasnya.
"Saya sangat mendesak teman-teman Partai Republik saya di Kongres untuk tidak menunggu. Jangan buang waktu seperti yang Anda lakukan sepanjang musim panas. Sahkan perjanjian anggaran selama setahun. Hormati kesepakatan yang kita buat beberapa bulan lalu," tandasnya.
Di sisi lain, Presiden Biden menolak mempertimbangkan apakah Partai Demokrat harus mendukung McCarthy, jika dia membutuhkan suara mereka untuk mempertahankan jabatannya sebagai ketua DPR. Presiden mengatakan, dia akan menyerahkan keputusan itu kepada para pemimpin Demokrat di Kongres.