Pemerintah Presiden AS Joe Biden Berencana Kebut Bantuan ke Ukraina Sebelum Lengser

JAKARTA - Gedung Putih berencana untuk segera memberikan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum Presiden Joe Biden lengser dari jabatannya pada bulan Januari, kata beberapa sumber pada Hari Rabu.

Langkah itu diharapkan untuk memperkuat pemerintahan di Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang.

"Pemerintah berencana untuk terus maju untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," kata seorang pejabat senior pemerintah yang tidak mau disebutkan namanya, sebelum masa jabatannya berakhir pada Bulan Januari, melansir Reuters 7 November.

Trump diketahui telah mengkritik bantuan Pemerintahan Presiden Biden untuk Ukraina, yang memicu kekhawatiran tentang masa depan dukungan untuk pemerintahan Presiden Volodomyr Zelensky di bawah Gedung Putih, Senat, dan mungkin DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik.

Trump yang berpasangan dengan JD Vance dari Partai Republik, berhasil mengumpulkan lebih dari 270 suara elektoral, batas minimal untuk memenangi Pilpres AS, mengungguli lawannya petahana Wakil Presiden Kamala Harris yang berpasangan dengan Tim Walz dari Partai Demokrat.

DPR telah dikendalikan secara ketat oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun belum jelas pada Hari Rabu sore apakah partai tersebut telah memenangkan cukup banyak kursi dalam pemilihan Hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memenangkan mayoritas tipis.

DPR yang dikuasai Partai Republik terakhir kali menyetujui bantuan untuk Ukraina, termasuk kewenangan bagi Presiden Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari stock AS, pada Bulan April, delapan bulan setelah Biden pertama kali meminta bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat daripada Republik.

Dari kewenangan transfer senjata yang disahkan pada Bulan April, tersisa 4,3 miliar dolar AS, sebagai tambahan dari transfer senilai 2,8 miliar dolar AS yang disetujui anggota parlemen dalam langkah-langkah pengeluaran sebelumnya dan 2 miliar dolar AS dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.

Secara total, bantuan militer senilai 9 miliar dolar AS itu akan menjadi dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.

Rencana Pemerintahan Biden untuk transfer tersebut pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

AS akan terus mengirim amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang. Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam perang darat dengan Rusia, lebih banyak kendaraan darat akan dibutuhkan, serta artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.

Ukraina seharusnya menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS, yang telah digunakan secara intensif oleh sistem peluncur roket ganda HIMARS.

Analis mengatakan, tidak ada jaminan Washington akan mendukung bantuan lebih lanjut bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina mengalami kemunduran di medan perang.

"Itu akan menjadi masalah ketika Anda meneruskan pendanaan tambahan untuk Ukraina, yang pada suatu saat akan diperlukan," kata Scott Anderson, seorang peneliti dalam studi tata kelola di Brookings Institution.

Terpisah, Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Hari Rabu, dengan mengatakan ia ada di sana untuk membahas hasil pemilu.

Diketahui, saat mencalonkan diri untuk Pilpres 2024, Trump menegaskan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat, seraya menambahkan ia "bisa menyelesaikan perang di sana dalam waktu 24 jam."

Trump mengatakan kepada Reuters tahun lalu, Kyiv mungkin harus menyerahkan wilayahnya untuk mencapai perjanjian damai, sesuatu yang ditolak Ukraina dan tidak pernah disarankan Presiden Biden.

Adapun wakil presiden terpilih, Senator AS J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.