Senat Amerika Serikat Setujui Paket Bantuan Rp1,5 Kuadriliun untuk Israel, Ukraina dan Taiwan

JAKARTA - Senat Amerika Serikat pada Hari Selasa menyetujui paket bantuan senilai 95 miliar dolar AS (Rp1.536.031.250.000.000) untuk Ukraina, Israel dan Taiwan yang lama tertunda, setelah mendapatkan dukungan mayoritas di Capitol Hill.

Total paket tersebut mendapatkan dukungan 79 berbanding 18 dalam pemungutan suara. Empat puluh delapan anggota Partai Demokrat dan 31 anggota Partai Republik menyetujui RUU tersebut.

Pengesahan ini merupakan kemenangan signifikan bagi Presiden AS Joe Biden, anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Pemimpin Partai Republik di Senat Mitch McConnell, yang telah lama berupaya mengirim bantuan ke Ukraina.

Paket tersebut menyatukan empat rancangan undang-undang yang disetujui DPR secara terpisah dalam sesi yang jarang terjadi pada Hari Sabtu, yang menyediakan hampir 61 miliar dolar AS (Rp986.293.750.000.000) bantuan untuk Ukraina, lebih dari 26 miliar dolar AS (Rp420.387.500.000.000) untuk Israel, dan lebih dari 8 miliar dolar AS (Rp129.350.000.000.000) untuk Indo-Pasifik. Tiga RUU pertama sangat mirip dengan paket yang disahkan Senat awal tahun ini, yang awalnya ditolak oleh Ketua DPR Mike Johnson untuk dibawa ke DPR.

"Akhirnya, akhirnya, akhirnya," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, melansir CNN 24 April.

Rancangan undang-undang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk menandatanganinya menjadi undang-undang, yang mengatakan dia akan menandatangani paket tersebut pada Hari Rabu.

Presiden Biden sendiri memuji pengesahan rancangan undang-undang tersebut oleh Senat dalam pernyataan tertulisnya.

"Saya akan menandatangani rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang dan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika segera setelah rancangan undang-undang tersebut sampai ke meja saya besok sehingga kami dapat mulai mengirim senjata dan peralatan ke Ukraina minggu ini," kata Presiden Biden.

Diketahui, Bantuan untuk Ukraina dan Israel terhenti setelah Partai Republik di DPR dan Senat menuntut tindakan pertama dalam hal keamanan perbatasan, yang menyebabkan negosiasi berbulan-bulan di Senat mengenai paket perbatasan yang terkait dengan bantuan asing. Namun, mantan Presiden Donald Trump memimpin oposisi terhadap kesepakatan akhir, dan Partai Republik akhirnya membatalkannya.