Menerka Anies yang Tak Serius Mengurangi Dampak Banjir
JAKARTA - Banjir kembali menggenangi ibu kota, setiap hujan deras terjadi. Alhasil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus mondar-mandir ke sejumlah pintu air, guna mengecek ketinggian muka air yang dipastikan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta.
Tercatat, sudah terjadi lima kali banjir yang menggenang Jakarta sejak awal tahun 2020. Ketika banjir menerjang, polanya perlakuan Anies serupa. Mulai dari meninjau pintu air, hingga mengecek kondisi warga terdampak.
Anies bilang, upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah kosentrasi pada pengendalian warga terdampak limpahan banjir yang sudah melenggang di Jakarta. Anies sampai meminta izin kepada publik untuk ikut bekerjasama dengan kooperatif.
"Kalau boleh, izinkan saya bekerja sehingga bisa menuntaskan fokusnya pada warga Jakarta, memastikan bahwa semua warga bisa dievakuasi ke tempat pengungsian, makannya cukup, kemudian kesehatan terjamin. Mereka, insyaallah bisa kembali ke rumah masing-masing begitu surut," ujar Anies, Selasa, 25 Februari.
Baca juga:
Anies sebenarnya paham bahwa banjir tak berhenti sampai di sini. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mewanti-wanti bahwa cuaca ekstrem berujung banjir di seluruh Indonesia masih berlangsung sampai awal Maret 2020. Namun, jurus Anies untuk menghadapi potensi itu hanyalah meminta warga untuk waspada.
"Kita mengimbau semua masyarakat agar waspada saja. Kemudian, kita butuh respon evakuasi yang cepat," ucap Anies. "(Langkah antisipasinya) ini aja. Cukup. Sekarang itu dulu. Kita berharap mudah-mudahan segera tuntas."
Pernyataan Anies di atas menuai kritikan dari pengamat tata kota, Nirwono Joga. Seperti diketahui, banjir kemarin diakibatkan hujan lokal dan bukan banjir kiriman dari hulu. Itu artinya, luapan air sungai menunjukkan minimnya penanganan yang dilakukan Anies terhadap pengurangan dampak banjir.
"Gubernur DKI terlihat tidak ada upaya pencegahan serius mengurangi banjir sejak awal Januari hingga banjir hari ini. Tak ada pembenahan sungai dan perbaikan saluran air kota yang signifikan," tutur Nirwono.
Padahal, kata Nirwono, hanya 33 persen saluran air di Jakarta yang berfungsi dengan baik. Sisanya, 67 persen tersumbat sampah, limbah, dan lumpur. Serta, banyak jaringan utilitas yang tumpang tindih di dalam saluran air.
"Seluruh saluran air kota Jakarta dan sekitar harus direhabilitasi, baik dimensi lebar saluran, keterhubungan antar saluran, dan perawatannya," ungkap Nirwono.
Apa yang sudah Anies lakukan?
Berdasasarkan catatan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah melakukan pengendalian dampak banjir selama kepemimpinannya. Pertama, naturalisasi sungai.
Kepala Dinas SDA DKI Juaini Yusuf menyebut, ada 5 sungai yang telah dinaturalisasi hingga tahun 2019. "Pertama di Pondok Rangon, Cimanggis, Sunter, dan dua sungai di Kampung Rambutan," jelas Juaini.
Pada tahun ini, ada tiga sungai yang ditargetkan untuk dinaturalisasi. Satu sungai di kawasan Brigif, Pantai Indah Kapuk, mulai dikerjakan.
Selain itu, pembuatan sungai resapan dengan target 1,8 juta lubang biopori selama 5 tahun, mulai dikerjakan dengan mencicil. Program ini dibuat di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Kalau Dinas SDA sudah membuat 1.000 sumur resapan pada 2019. Tahun ini, bisa dikeejakan tiga kali lipatnya, yakni 3.000. (Proses lelang) kita sudah pakai e-katalog, jadi enggak perlu nunggu lama lagi," ucap Juaini.
Selain Dinas SDA, Dinas Energi dan Dinas Bina Marga juga memiliki program pembuatan sumur resapan. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta membuat sumur resapan sendiri di rumah masing-masing.
Lebih lanjut, program pengendali banjir lain yang sedang direncanakan yakni pembangunan sodetan aliran Kali Ciliwung Lama di Kampung Walang Ancol dan tangul pengaman Pantai Kali Kamal.
Sementara, ada tugas lain yang diemban Pemprov DKI dalam proyek normalisasi. DKI sedang berproses membebaskan sebidang lahan di Kelurahan Bidara Cina agar pemerintah pusat bisa membuat sodetan normalisasi aliran Sungai Ciliwung.
Dorongan antisipasi mendesak
Semua rencana yang dipaparkan sebelumya butuh poses yang panjang. Padahal, di musim penghujan, Pemprov DKI mesti mencari cara mengurangi dampak banjir agar volume air yang menggenangi pemukiman dan jalan tidak terlalu tinggi.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies melancarkan seluruh tali dan saluran air agar tidak tersumbat ketika hujan turun, selama proses jangka panjang pengendalian banjir tersebut berproses.
Sebab, kata Prasetio, penyebab banjir di hampir seluruh wilayah Jakarta adalah buruknya fungsi tali dan saluran air. Itu juga yang menyebabkan kawasan Menteng Jakarta Pusat yang notabene tidak pernah terdampak, tiba-tiba banjir di hari Minggu, 23 Februari kemarin.
“Ke depan, Dinas SDA harus turun ke lapangan, bongkar semua saluran dan tali air, karena pasti ada kotoran. Drainase seperti ini memang harus dibersihkan supaya airnya lancar,” ungkap Prasetio.
Prasetio juga menekankan pengoperasian pompa penyedot air. Total, Pemprov DKI memiliki 400 lebih pompa mobile. Semestinya, pompa-pompa tersebut disiagakan dan dipastikan kinerjanya sebelum hujan melanda.
“Kalau mesinnya siap saya rasa banjirnya tidak akan seperti ini. 400-an lebih lho, masa tidak bisa menyedot banjir di Jakarta,” tutup dia.