Sri Mulyani: APBN 2024 Berperan Strategis dalam Transisi Pemerintahan Baru
JAKARTA – Usai pengesahaan RUU APBN 2024 menjadi undang-undang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan instrumen fiskal siap menghadapi tantangan ekonomi dari dalam maupun luar negeri secara berkelanjutan (sustainable).
Menurut Menkeu, hal ini karena agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak dan APBN diharapkan menjadi alat untuk fundamental perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, maka APBN 2024 memiliki peran yang penting untuk menuntaskan program strategis dan memberikan fondasi yang kuat serta sustainable bagi transformasi pemerintah maupun ekonomi secara berkelanjutan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 September.
Menkeu menjabarkan, pemerintah dengan DPR RI menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per dolar AS.
Lalu, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) disepakati sebesar 82 dolar AS per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1.033.000 barel setara minyak per hari.
“Pendapatan Negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat dan aspek keadilan,” tuturnya.
Baca juga:
Sementara itu, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.
“Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan disetujui oleh DPR sebesar 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau secara nominal Rp522,8 triliun,” kata dia.
Lebih lanjut, Menkeu menyebut pembiayaan investasi pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun dilaksanakan secara selektif dan intensif.
“Ini termasuk dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif,” tegasnya.
Menyadari dinamika global yang masih berlangsung, Menkeu memastikan pemerintah akan senantiasa berkomitmen menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 sehingga tetap efektif sebagai instrumen kebijakan dan pembangunan.
“APBN 2024 berperan strategis dalam transisi Pemerintahan baru. Semoga proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, melahirkan kepemimpinan amanah dan memberikan kepercayaan untuk meneruskan Indonesia mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” tutup Menkeu Sri Mulyani.