Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan umum (pemilu), bukan merupakan momentum yang perlu dikhawatirkan oleh para pelaku usaha. 

Menurut dia, pemerintah akan memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan di Indonesia akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Menkeu menyampaikan hal tersebut saat berbicara di depan para investor migas dalam agenda The 4th International Convention On Indonesian Oil and Gas (ICIOG) 2023 di Bali.

“Proyeksi dari permintaan domestik kami akan terus berlanjut. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemilu di Februari 2024, Indonesia memastikan demokrasi dan pemilu bukan sumber dari ketidakpastian. Ini adalah sebuah sistem demokrasi yang kita jaga untuk mendorong stabilitas transisi pemerintahan yang berjalan lancar,” ujarnya pada Rabu, 20 September.

Menkeu menjelaskan, Indonesia seperti banyak negara lain, mengalami tekanan fiskal selama pandemi terjadi. Meski demikian, pemerintah telah mampu mengelola instrumen keuangan negara secara kredibel sekaligus menjadi bantalan dari guncangan yang terjadi. 

“Saya yakin anda semua memahami bahwa terjadi gejolak harga yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Harga turun tajam saat awal pandemi. Tadi saat masa pemulihan terjadi peningkatan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi tersebut banyak negara yang kemudian meneruskan beban ini (kenaikan harga minyak dan gas) langsung ke masyarakat dan itu mengakibatkan kenaikan inflasi yang tajam,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, Pemerintah Indonesia lantas melakukan upaya peredaman risiko dengan cara mengoptimalkan fungsi fiskal melalui penambahan anggaran subsidi di APBN.

“Saya tahu anda datang kesini untuk bisa mengetahui bagaimana kebijakan Indonesia dalam sektor migas … Dalam hal ini kami sebutkan bahwa instrumen fiskal kami secara efektif mampu berperan sebagai shock absorber,” tegas Menkeu.