Jokowi Ingatkan KPU Siapkan Logistik Pemilu Secara Detail: Hal Teknis Bisa Jadi Politis
Foto via BPMI Setpres

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mempersiapkan kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan detail, tidak kekurangan, serta tepat waktu.

Sebab, persoalan teknis kepemiluan yang kecil jika tidak diselesaikan, bisa menyebabkan keributan di lapangan. Hal ini Jokowi sampaikan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak.

"Hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga, ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana-prasarana logistik secara detil. Rencanakan dan lakukan pengadaaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Jangan sampai ketidaksiapan nantinya menyebabkan keributan di lapangan," kata Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 2 Desember.

Jokowi juga meminta KPU memastikan pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas.

"Ini penting untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul," ujar Jokowi.

Jokowi meminta seluruh penyelenggara pemilu memperkuat sumber daya manusia di semua tingkatan, dari paling bawah sampai atas. Lalu, petugas KPU yang bekerja secara ad hoc juga harus dibekali keterampilan.

"Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi bangsa dan negara," urainya.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan jajaran KPU untuk bekerja secara efisien dalam hal memanfaatkan anggaran, serta mengatur skala prioritas dalam menyelenggarakan pemilu serentak nanti.

Mengingat, Pemilu 2024 digelar saat kondisi ekonomi global diprediksi akan mengalami krisis.

"Pemilu 2024 diselenggaraakan dalam kondisi eknomoi global yang pentuh kesuraman, kesulitan, ketidakpastian, di tengah kita kerja keras untuk memulihkan ekonomi kita," ungkap Jokowi.

Jokowi pun meminta KPU turut memperkuat pendidikan politik bagi para peserta pemilu dan masyarakat. Kemudian, mengajak pesera pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, jujur, berintegritas, dan menolak tindakan tak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, ujaran kebencian, hingga politik uang.

"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, optimalkan teknoligi informasis, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," tutupnya.