Militer Myanmar Rangkul Musuh Aung San Suu Kyi di Dewan Administrasi Negara

JAKARTA - Tiga politisi etnis dari partai-partai yang secara politik menentang pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi sekaligus musuh politik, dipilih rezim militer Myanmar untuk bergabung dalam Dewan Administrasi Negara (SAC). 

SAC, yang dibentuk sehari setelah pengambilalihan militer dengan pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai ketuanya, sejauh ini memiliki total 16 anggota.

Salah satu anggota SAC yang juga musuh politik Aung San Suu Kyi adalah Aye Nu Sein, pengacara sekaligus politisi dan juru bicara Partai Nasional Arakan (ANP). Sebagai anggota Dewan Kebijakan ANP, ia merupakan pengkritik Pemerintah NLD yang digulingkan. 

Minggu lalu, Aye Nu Sein mendesak militer untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan citra negara, setelah juru bicara Tatmadaw menolak untuk mengesampingkan kudeta atas klaim militer atas kecurangan pemilu.

“Itu adalah komentar yang tidak diinginkan [tentang kemungkinan melakukan kudeta]. Ancaman semacam ini tidak boleh diangkat, karena militer sudah berhak atas bagian kekuasaan administratif di bawah Konstitusi,” katanya dalam talk show politik yang diselenggarakan oleh Suara Demokratik Burma Jumat pekan lalu, melansir The Irrawaddy.

Luka lama

ANP mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Hari Kamis, bahwa mereka akan bekerja sama dengan rezim militer seperlunya, untuk kepentingan nasional Rakhine. Partai tersebut menghindari rujukan langsung ke pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Hari Senin, dan hanya mengkritik NLD dan militer karena gagal menyelesaikan perselisihan politik mereka, yang mengarah pada pernyataan keadaan darurat oleh militer yang tidak diinginkan.

Sekretaris ANP U Tun Aung Kyaw, yang memenangkan kursi Majelis Tinggi dalam Pemilu 8 November tahun lalu, menyampaikan pandangannya kepad The Irrawaddy. 

“Kami diabaikan oleh partai yang berkuasa [NLD] selama lima tahun terakhir [dari 2015 hingga 2020], dan mereka tidak pernah mengundang kami untuk mengadakan negosiasi. "

Dia menyalahkan NLD atas keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan pemungutan suara, karena alasan keamanan seminggu sebelum pemungutan suara 8 November di sembilan kota kecil Rakhine State yang terkena dampak konflik bersenjata. Dan kegagalannya untuk menjalankan kembali Pemilu di daerah yang terkena dampak sebelum Jan. 31, hari terakhir sidang parlemen. 

Politisi Rakhine bersikeras bahwa, pemungutan suara yang dijadwalkan ulang di daerah-daerah itu diadakan sebelum dimulainya sesi Parlemen baru pada 1 Februari. Sementara undang-undang yang ada hanya mengizinkan pemilihan sela diadakan dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara.

“Negara kita memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, termasuk masalah pengungsi internal dan ratusan warga sipil yang ditangkap dalam aksi terorisme. Kami sangat yakin ANP memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah ini dan kami akan menerima kolaborasi apa pun untuk membantu masyarakat,” katanya.

Orang lain yang diangkat SAC, Saw Daniel, sampai Kamis adalah Wakil Ketua Partai Demokratik Negara Bagian Kayah (KySDP), saingan NLD di negara bagian itu.

Namun, pada hari Kamis, KySDP mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memecat Saw Daniel sebagai wakil ketua karena partisipasinya dalam SAC yang dipimpin militer. Partai tersebut mengatakan, keputusan Daniel untuk bergabung dengan dewan tersebut dibuat secara independen. 

Pihak KySDP menyebut Daniel sudah tidak tergabung dalam partai itu.KySDP mengutuk pengambilalihan militer dan menyerukan pembebasan segera semua politisi yang ditahan dan agar hasil pemilu dihormati.

Juga ditunjuk untuk SAC adalah Sai Lone Hseng, mantan juru bicara Negara Bagian Shan yang mewakili Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, saingan utama NLD dan partai proxy militer. Dua etnis lain yang sebelumnya ditunjuk untuk SAC adalah Jeng Phang Naw Taung dan U Moung Har, mantan manajer Bank Ekonomi Myanmar.