Terbongkar Pungli Antrean Subsidi Pangan Warga Jakarta, Mau Lebih Cepat Bayar Rp50 Ribu
JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengadukan praktik pungli pada pelaksanaan program subsidi pangan murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Hal ini dibongkar Suhud dalam interupsinya saat rapat paripurna penandatanganan MoU dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Suhud membeberkan pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.
"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 18 September.
Suhud lantas memutar rekaman suara di ponselnya dan mendekatkan suara rekaman tersebut pada mikrofon agar dapat diperdengarkan seisi ruangan.
Dalam rekaman tersebut, seorang warga yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya ditawari membayar Rp50 ribu untuk bisa mendapat antrean pembelian sembako murah di barisan paling depan.
Sementara, antrean paling belakang dipatok harga Rp20 ribu. Warga yang membayar pungli ini tak perlu mengantre di lokasi lantaran pelaku pungli menempatkan batu atau sandal pada nomor antreannya.
"Itu pimpinan, realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," ungkap dia.
Baca juga:
- Selebgram Nur Utami Jadi Tersangka TPPU Gembong Narkoba Fredy Pratama
- Dokter Gadungan Susanto Dituntut 4 Tahun Penjara
- Polisi Berpangkat AKP Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Primkoppol Polda Sumut Rp3,7 Miliar
- Wisata Gunung Bromo Dibuka Lagi pascakebakaran Hutan dan Lahan, Ingat Dilarang Bawa Flare!
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memimpin rapat paripurna lantas meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga hadir dalam rapat untuk segera menindak praktik pungli tersebut.
"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak bener di lapangan mengenai pangan, ya," ujar Prasetyo sebelum menutup rapat paripurna.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bersubsidi yang biasanya digelar setiap bulan. Program ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah yang masuk dalam penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam program pangan murah ini, warga bisa membeli sejumlah bahan pangan di bawah harga pasar. Di antaranya 1 kilogram daging sapi dengan harga Rp35 ribu, 1 kilogram daging ayam Rp8 ribu, 15 butir telur Rp10 ribu, 5 kilogram beras premium Rp30 ribu, 1 kilogram ikan kembung Rp13 ribu, dan 1 karton susu UHT Rp30 ribu.