Isu Merapat ke PDIP, Demokrat Ungkap Belum Ada Rencana SBY Temui Megawati
JAKARTA - Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan hingga hari ini belum ada rencana Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Herman menyusul isu Demokrat bakal merapat ke PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Herman justru menuturkan, Demokrat juga menjajaki komunikasi dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.
"Belum ya, sampai saat ini belum saya kira, tapi komunikasi terus dijalin baik dengan koalisinya pak Ganjar maupun dengan koalisinya pak Prabowo," ujar Herman kepada wartawan, Selasa, 12 September.
Komunikasi ke dua kubu tersebut, lanjut Herman, untuk lebih memastikan akan ke koalisi mana Partai Demokrat nantinya bergabung.
"Karena yang terpenting adalah membuka pintu. Kalau baik itu pak Ganjar maupun pak Prabowo buka pintu kan enak, kita tinggal membicarakan hal-hal yang lebih teknis dan tentu memudahkan untuk majelis tinggi partai yang dipimpin langsung oleh pak SBY sebagai ketua majelis tinggi partai Demokrat bisa memutuskan kemana arah koalisi," kata Herman.
Herman enggan memastikan lebih berat mana pertimbangan Demokrat bakal merapat. Menurutnya, kedua capres memiliki kepastian dukungan karena sudah memenuhi presidential threshold.
"Kalau membentuk poros baru, memang dalam ranah politik tentu serba mungkin, tetapi persoalannya adalah butuh waktu, butuh kesamaan platform dan ini tidak mudah dalam waktu yang relatif lebih singkat, kan kita tanggal 10 sudah harus pendaftaran," jelas Herman.
Herman memastikan Partai Demokrat tidak akan mengajukan syarat untuk menjadikan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Hanya saja jika diminta tentu AHY siap.
Baca juga:
"Demokrat lebih realistis lah, lebih rasional gitu bahwa untuk persoalan cawapres tentu sudah menjadi pembicaraan jauh lebih awal di masing-masing koalisi. Oleh karenanya, lebih condong kepada idealisme dan kemudian komitmen moral etiknya mana yang lebih pas untuk partai Demokrat," pungkasnya.