Sangat Mungkin Merapat ke PDIP, Demokrat: Megawati Tak Pernah Jahat ke SBY
Ketum Demokrat AHY bersama Benny K Harman (Instagram agusyudhoyono)

Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, partainya sangat mungkin untuk merapat ke koalisi pendukung bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Sebab menurutnya, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terjalin baik. 

Bahkan, kata Benny, SBY terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Megawati. Dia mengatakan, tidak ada masalah diantara kedua mantan presiden itu. 

"Sangat mungkin. Saya rasa kita sangat senang apabila Ibu Megawati berkenan untuk menerima Pak SBY. Pak SBY siap, dan Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan kami, tidak pernah jahat dengan Demokrat, tidak pernah jahat dengan Pak SBY, ya kan?," ujar Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September. 

Menurut Benny, SBY yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Gotong Royong itu sangat menghormati Megawati. 

"Dulu Pak SBY lah yang meminta almarhum mendiang Taufiq Kiemas untuk menjadi ketua MPR. Dan saya tahu persis, partai-partai yang bergabung dalam koalisi mendukung Pak SBY pada saat itu diundang oleh Pak SBY, dan Pak SBY meminta dengan tegas supaya mendukung sepenuhnya Pak Taufiq Kiemas untuk menjadi ketua MPR. Dan saya menyaksikan itu, jadi kita enggak ada masalah," jelas Benny. 

Selain dengan PDIP, Benny menuturkan, Demokrat juga berpeluang gabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Sama dengan Megawati, kata Benny, hubungan pimpinan partainya dengan ketum Gerindra itu juga baik.

"Sangat mungkin, sangat mungkin (gabung PDIP atau Gerindra). Jadi sekarang ini 50 persen, 50 persen. Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya kan, semua baik. Hubungan kami dengan Ibu Megawati juga baik, engan Pak Prabowo juga baik," ungkap anggota Komisi III DPR itu. 

Kendati demikian, Benny mengatakan keputusan berkoalisi akan diputuskan oleh rapat majelis tinggi Partai Demokrat yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga DPP Demokrat masih menunggu arahan untuk bergabung ke koalisi PDIP atau Gerindra. 

"Belum tahu, kita menunggu majelis tinggi memang dikasih kewenangan penuh oleh konstitusi partai kita untuk menentukan akan kerja sama dengan partai mana," pungkasnya