Pemerintah Rangkul Stakeholder Terkait Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau di Indonesia
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau.
“Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holiday dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujarnya dalam agenda ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage di Jakarta, Selasa, 22 Agustus.
Menurut dia, kolaborasi ini diharapkan bisa semakin mengakselerasi dan mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah,” tuturnya.
Oleh karena itu, sambung Menkeu, untuk menuju ke perumahan yang efisien secara energi diperlukan kerja sama dalam mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan
“Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” tegas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan instansinya menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau.
“Ini termasuk melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau. (Green Building),” katanya.
Senada, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyebut perseroan menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia.
Selain itu, lanjut Ananta, SMF didorong untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh pemerintah.
“Pembiayaan perumahan hijau merupakan salah satu instrumen finansial inovatif yangs elaras dengan tujuan mengatasi perubahan iklim dan keberlanjutan,” ucap dia.
Ananta menerangkan jika pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi.
“Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” jelasnya.
Untuk diketahui, pada 2022 pemerintah tercatat mengembangkan regulasi, instrumen serta kebijakan untuk mendorong sektor perumahan kearah prinsip hijau.
Baca juga:
Hal tersebut tertuang dalam Energi Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang merupakan sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi sektor energi.
Langkah transisi energi ini diklaim menjadi komitmen kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim.
Pemerintah sendiri membidik dapat mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040.