DPRD-Pemkot Bogor Sepakat Siapkan Dana Operasional RT Rp3 Miliar
BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat bersama pemerintah setempat sepakat menyiapkan dana operasional ketua rukun tetangga (RT), rukun tetangga (RW) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebesar Rp3 miliar per kecamatan.
“Alhamdulillah aspirasi pengurus wilayah dapat direalisasikan. Meski hanya mengalami kenaikan tidak besar, namun ini sudah menjadi sinyal bagus dan semoga kedepannya bisa ditambah lagi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono usai rapat pembahasan KUA-PPAS 2024 di gedung dewan dilansir ANTARA, Rabu, 9 Agustus.
Heri menuturkan di Kecamatan Bogor Utara anggaran yang disiapkan untuk BOP RT, RW dan LPM sebesar Rp3 miliar. Nanti anggaran ini akan dibagikan ke pengurus RT, RW dan LPM yang jumlahnya mencapai 681 orang.
Dia pun berharap dengan adanya kenaikan dana BOP ini, dapat menjadi penyemangat bagi para pengurus di wilayah.
“Ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk para pengurus wilayah dan kami harap dapat meningkatkan semangat juang para pengurus di wilayah,” terang Heri.
Perihal kenaikan BOP RT, RW dan LPM ini mulai menemukan titik terang saat dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kecamatan Bogor Utara di awal 2023.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta agar di akhir periode kepemimpinannya, Wali Kota Bima Arya dapat menaikkan insentif untuk pengurus wilayah seperti RT RW.
"Pak Wali, kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak di wilayah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain sebagainya, merupakan suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” kata Atang.
Baca juga:
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta kepada Kepala Bappeda yang juga turut hadir untuk menghitung dan merumuskan kenaikan BOP yang bisa dianggarkan.
Selain BOP, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2024 ini, Heri juga menyebutkan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan juga mengalami kenaikan. Meski tidak dapat merinci, namun Heri memastikan pemerataan pembangunan di wilayah terluar Kota Bogor akan dirasakan di 2024 nanti.
“Tentunya kami ingin memastikan anggaran yang ada di Kota Bogor ini bisa dirasakan oleh seluruh wilayah yang ada di Kota Bogor sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di tengah Kota Bogor saja,” ujarnya.