Uni Eropa Tak Akan Pernah Akui Pemerintahan Kudeta Militer Niger
JENEWA - Uni Eropa tidak akan mengakui pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta di Niger pekan ini, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Borrell mengingatkan bahwa Presiden terpilih Mohamed Bazoum tetap satu-satunya presiden Niger yang sah.
"Dia harus dibebaskan tanpa syarat dan tanpa ada penundaan," kata Borrel dikutip ANTARA, Minggu 30 Juli.
Borrell memperingatkan bahwa pembekuan konstitusi dan pembubaran lembaga-lembaga demokrasi di Niger akan melemahkan negara itu dan rakyatnya.
"Uni Eropa menegaskan lagi seruan tegasnya bahwa tatanan konstitusional harus dipulihkan secara penuh, menyeluruh, dan tanpa ada penundaan," sambung Borrell.
Uni Eropa juga siap mendukung keputusan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), mitra-mitranya di Afrika, damn mitra internasional, dalam masalah di Niger.
"Dalam hal ini, selain penghentian segera dukungan anggaran, semua langkah kerja sama dalam bidang keamanan ditangguhkan tanpa batas waktu dan akan langsung efektif," ujar Borrell.
Awal pekan ini, sekelompok tentara Niger yang menamakan diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara mengumumkan kudeta lewat televisi, tak lama setelah menahan Bazoum di kediamannya.
Baca juga:
- Militan Jihadis Bersenjata Culik 50 Wanita saat Mencari Makan, Pemerintah Burkina Faso Gelar Pencarian
- Pemimpin Militer Burkina Faso Komitmen Penuhi Tenggat Waktu Transisi Demokrasi
- Militer Mali Minta Presiden Prancis Macron Tinggalkan Sikap 'Neokolonial dan Menggurui
- Kuota Produksi OPEC+ Tidak Terpenuhi, Harga Minyak Mentah Indonesia pada Juni Naik 8,01 Dolar AS
Mereka beralasan situasi keamanan memburuk dan pemerintahan yang buruk.
Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada 1960.