Meta Platforms Berencana Memberi Label pada Akun Terkait Pemerintah di Threads

JAKARTA -  Meta Platforms Inc.,  berencana untuk memberi label pada akun yang terafiliasi dengan pemerintah di platform  barunya, Threads. Hal ini dikatakan  seorang eksekutif kepada badan penyelidikan Australia tentang campur tangan asing, pada Selasa, 11 Juli.

"Area seperti label untuk media terafiliasi dengan negara dan faktanya adalah area-area di mana kami melihat nilai yang besar, dan kami berambisi untuk segera membangunnya," kata Josh Machin, Kepala Kebijakan Publik Meta untuk Australia, kepada penyelidikan Senat.

Pengungkapan ini terjadi kurang dari seminggu setelah Meta meluncurkan Threads, yang banyak dianggap mirip dengan situs microblogging Twitter.

Twitter telah menghapus label pada akun-akun yang terafiliasi dengan pemerintah sejak miliarder Elon Musk menjadikannya swasta pada tahun 2022, yang memicu keluhan tentang penurunan literasi media pengguna.

Ditanya apakah siaran media terafiliasi dengan negara seperti penyiar RT yang terafiliasi dengan Rusia atau agen penerbit berafiliasi dengan pemerintah China, Xinhua News Agency, akan diberi label yang sesuai di Threads, Machin berkata, "itulah yang kami harapkan".

"Jika media terafiliasi dengan negara mana pun melanggar kebijakan kami, kami akan menghapusnya," kata dia kepada penyelidik. "Fungsionalitas yang lebih luas seputar label... semuanya menjadi prioritas utama bagi kami saat kami terus mengembangkan produk ini."

Platform Facebook dan Instagram milik Meta sudah memiliki label pada akun-akun RT dan Xinhua yang mencatat bahwa mereka adalah media yang dikendalikan negara dari Rusia dan China.

Akun Threads dari RT tidak memiliki label tersebut saat Reuters memeriksa pada  Selasa, sementara Xinhua tampaknya tidak memiliki akun Threads.

Senator Australia James Paterson, yang menanyakan kepada Meta tentang rencana label pada Threads, mengatakan kepada penyelidikan bahwa penghapusan label afiliasi pemerintah asing oleh Twitter "sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang transparansi".

Sementara Twitter menolak berkomentar. Eksekutif Twitter dijadwalkan akan tampil dalam penyelidikan tersebut pada hari Selasa.

Machin dari Meta mengatakan kepada penyelidikan bahwa perusahaan tersebut khawatir dengan proposal Australia untuk memberikan otoritas pengatur media, Australian Communications and Media Authority (ACMA), kekuasaan untuk mengawasi dan menghukum perusahaan media sosial karena memungkinkan penyebaran disinformasi dan informasi yang keliru.

Meta akan mendukung memberikan kekuasaan kepada ACMA untuk menegakkan kode etik industri yang sudah ada, yang mencakup penanggulangan konten palsu secara proaktif, tetapi "rancangan undang-undang tersebut lebih jauh", katanya, merujuk pada proposal yang saat ini sedang dalam konsultasi industri.

"Kami melihat potensi penyalahgunaan kekuasaan itu, atau digunakan dengan cara yang meredam ekspresi bebas yang sah secara online," tambahnya.