Gedung KPK Digeruduk Massa, Didesak Usut Dugaan Korupsi di Lampung Tengah
JAKARTA - Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Penggiat Anti Korupsi mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI. Forum Penggiat Anti korupsi (FPAK) ini bergabung bersama LSM-LIRA meminta KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Bina Marga dan unsur-unsur lain terkait dugaan kesalahan administratif Panitia Pelaksana Lelang (PPL), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Lampung Tengah.
“Kedatangan kami ke gedung KPK RI untuk yang kedua kalinya dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait dugaan kesalahan administratif di sektor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di Kabupaten Lampung Tengah. Kesalahan ini berdampak kerugian keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Di tahun 2021 hasil temuan BPK RI perwakilan provinsi Lampung mencapai hingga miliaran rupiah yang mana temuan tersebut sudah pernah ada pengembalian ke kas negara. Namun di tahun 2022 terjadi lagi hal yang sama.” kata koordinator aksi massa Novan, dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juni.
Baca juga:
- 'Manusia Kolong' Tol Cawang-Pluit Tidak Mau Cari Kontrakan Berbayar, Tapi Tidak Mau Digusur
- Alami Luka di Kepala, Penjual Es Cendol Jadi Korban Tabrak Lari Pengendara Mobil di Tangerang
- Kasus Pemotor Tewas Ditabrak Tetangganya di Depan Pintu Tol Cakung, Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
- Usai Periksa Saksi dan CCTV, Polisi Buru Pelaku Penyerangan Terhadap Pedagang di Pasar Ceylon Gambir
“Maka dari itu kami meminta kepada KPK RI agar memanggil dan memerika kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah termasuk diantaranya Panitia Pelaksana Lelang (PPL), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK).” lanjutnya.
Hisabi selaku orator aksi, menyampaikan jika KPK tidak mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang ada di sektor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung Tengah maka akan datang lagi massa dalam jumlah banyak ke Gedung KPK RI.
“Hari ini selain kami menyampaikan aspirasi kami juga akan memberikan beberapa berkas, bukti serta dokumentasi dasar acuan kami kepada KPK RI untuk dapat dianalisa dan ditindak lanjuti. Selanjutnya aspirasi ini akan kami sampaikan digedung BPK RI.” tutup Hisabi.