Pemerintah Galakkan Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menginformasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi masalah angka kemiskinan ekstrem di negara ini. Selain melalui program bantuan sosial (bansos), pemerintah juga mengembangkan program-program inovatif di bidang pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

“PENA adalah salah satu Program Graduasi Kemiskinan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Program PENA memberikan bantuan modal usaha senilai 6 juta rupiah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah memiliki usaha dan ingin keluar dari ketergantungan bansos,” jelas Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Utama KSP.

Abraham juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya.

“Tidak mungkin mencapai angka 0 persen untuk kemiskinan ekstrem jika pemerintah hanya mengandalkan bansos. Oleh karena itu, pemerintah juga melibatkan pendekatan lain dengan memberikan keterampilan dan modal kepada penerima manfaat,” tambah Abraham.

Sementara itu, KSP terus memantau penyaluran program bantuan sosial selama semester pertama tahun 2023 dan mengawasi koordinasi antara program-program tersebut yang digagas oleh pemerintah.

Pada Jumat 16 Juni lalu, tim tenaga ahli KSP mengunjungi Kulon Progo, Yogyakarta, untuk mendapatkan pengalaman dari para penerima manfaat program bantuan sosial dan melihat sejauh mana mereka terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Menurut informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah Kulon Progo, masyarakat setempat lebih tertarik dengan program pemberdayaan ekonomi daripada hanya menerima bansos saja. Pasalnya, bansos hanya memberikan bantuan sementara untuk mengatasi kerentanan sosial. Namun, bansos saja tidak mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

“Melalui KSP, pemerintah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan sosial yang tepat sasaran dan dapat mengatasi akar permasalahan kemiskinan,” ungkap Abraham.