Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran KPU Sumbar soal Pendaftaran Bakal Caleg Partai Garuda
SUMBAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar tidak melakukan pelanggaran terkait pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Garuda untuk Pemilu 2024.
"Putusan sudah kita bacakan secara terbuka yang menyatakan bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran ini, tidak terbukti terjadinya dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Sumbar Alni di Padang, Selasa 13 Juni, disitat Antara.
Keputusan dari Bawaslu Sumbar itu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Partai Garuda. Laporan tersebut sudah diproses dan dugaan yang dilaporkan adalah pelanggaran administrasi.
"Maka kita telah melakukan mekanisme persidangan secara terbuka, kita lakukan sejak bulan Mei dan hari ini memutuskan dari dugaan pelanggaran tersebut," katanya.
Alni menjelaskan laporan yang disampaikan oleh pelapor berkaitan dengan Partai Garuda tidak diterima proses pengaduan persyaratan bacaleg.
"Ini kita buktikan dalam persidangan, apakah betul terjadi dugaan pelanggaran prosedur, mekanisme atau tata cara yang dilakukan oleh terlapor, yaitu KPU benar atau tidak. Dalam persidangan ini memang terbukti bahwa KPU tidak melakukan dugaan pelanggaran," tuturnya.
Baca juga:
- Gerindra-PKB Masih Buka Peluang Partai Lain Gabung Koalisi Tentukan Nama Cawapres
- Kualitas Udara Jakarta Terus Buruk, DPRD Pertanyakan Pengawasan Pemprov DKI
- PDIP Bantah Ada Kontrak Politik Jika Ganjar Jadi Presiden
- Main Mata dengan Pria di Facebook, Istri di Sumsel Tewas Dihabisi Suami Pakai Pisau Dapur
Dia menambahkan, hingga kini Bawaslu Sumbar hanya menangani satu laporan dugaan administrasi, tetapi di beberapa daerah juga ada penanganan laporan dugaan pelanggaran yang hampir sama, yakni di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman.
Ia mengakui dalam tahapan pemilu ada potensi terjadinya pelanggaran dan Bawaslu akan menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai kewenangannya.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan beberapa kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, antara lain pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik pemilu.
"Jadi, pelanggaran peraturan perundang lainnya, seperti netralitas ASN, kita memproses, tapi kita hanya merekomendasikan ke instansi atau lembaga terkait untuk ditindaklanjuti," katanya.
Sebelumnya, KPU Sumbar menyatakan Partai Garuda tidak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif pada 16 kabupaten/kota.
"Selain di KPU Sumbar, Partai Garuda juga tidak mendaftarkan bacaleg pada 16 kota dan kabupaten di Sumbar," kata Kasubag Teknis KPU Sumbar Rahman Al Amin.
Menurut dia, Partai Garuda hanya mendaftarkan bacaleg ke KPU Padang, KPU Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Limapuluh Kota.