Gerindra Ingatkan Caleg Tak Beri Janji Palsu di Pemilu 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kepada seluruh calon anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk tidak mengumbar janji politik yang tidak realistis pada Pemilihan Umum 2024.

"Saya berpesan kepada calon anggota DPR RI, DPR provinsi, dan kabupaten/kota. Jangan mengumbar janji politik yang terlalu obral. Para caleg Gerindra jangan menggunakan politik kasbon. Janji-janji yang berat tapi sulit untuk dipenuhi," ujar Muzani saat menghadiri konsolidasi politik bersama pengurus DPC dan PAC se-Kabupaten Demak, Jateng dilansir ANTARA, Kamis, 8 Juni.

Menurut dia, para caleg Gerindra harus berkampanye dengan janji-janji yang realistis untuk ditepati karena rakyat akan sangat kecewa apabila nantinya setelah terpilih, caleg yang bersangkutan tidak menepati janjinya.

"Jangan janji-janji kasbon, utang dulu baru ditepati. Jangan lakukan itu karena itu sangat berbahaya dan itu akan menyebabkan orang-orang akan antipati terhadap partai politik. Para caleg gerindra boleh berbicara berjanji program-program apa saja tapi harus realistis," kata Muzani.

Ia menilai janji yang tidak ditepati itu akan membuat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun.

Pada sisi lain, Muzani menjelaskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang kurang dari delapan bulan itu harus mampu memahami kebutuhan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya Partai Gerindra sebagai alat penyambung lidah rakyat.

Muzani juga menyinggung soal permasalahan di Demak yang tidak kunjung selesai akibat banjir rob yang disebabkan meluapnya air laut pasang.

Untuk itu, ia meminta agar ada penanganan banjir. "Itu sudah dilakukan oleh wakil dari Gerindra di DPR RI oleh Pak Wachid," tambah dia.

Sebagai anggota DPR Komisi XIII Fraksi Gerindra, Abdul Wachid telah menyampaikan aspirasi rakyat Demak berkaitan masalah banjir kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BNPB telah menyanggupi untuk masalah banjir rob di Demak segera diatasi oleh pemerintah pusat

"Jadi, masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan lewat jalur politik," ucap Muzani.=

Hal yang sama, sambung dia, dapat terjadi pada pupuk subsidi yang keberadaannya tidak jelas diketahui, namun kondisi ini tetap dapat terselesaikan secara politik.

"Kebutuhan pupuk subsidi diperkirakan selama satu tahun Rp65 triliun. Negara hanya mampu menyediakannya sekitar Rp22 triliun hingga Rp25 triliun, sedangkan kebutuhannya Rp66 triliun hingga Rp75 triliun," ujarnya.

Akibat anggaran yang tidak cukup untuk memenuhi pupuk subsidi dalam negeri maka setiap waktu pupuk menjadi masalah.

"Penyelesaiannya bagaimana? Ya, politik antara eksekutif dan legislatif, antara DPR dan presiden duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah pupuk. Kalau presiden dan DPR-nya berpihak ke petani pasti selesai masalahnya," imbuh Muzani.

Dia menilai pengalaman bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang diusung Gerindra dirasa sudah cukup terampil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani.

Prabowo juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama tiga periode.

"Jadi urusan pupuk, harga gabah, kesejahteraan petani itu menjadi urusan beliau. Kenapa Partai Gerindra didirikan? Karena salah satunya kita harus menjadi partai yang membela orang kecil, membela rakyat yang lemah, kurang mampu, petani, nelayan, buruh, pedagang. Mereka itu orang lemah yang melindungi adalah kekuatan politik," tegas Muzani.

Dia menceritakan Prabowo saat itu menerima ribuan laporan atas kesulitan petani. Selain itu, Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

"Pak Prabowo merasa bahwa membela petani lewat HKTI dan APPSI belum cukup. Harapannya, 2024, Pak Prabowo terpilih sebagai presiden karena kekuasaan yang dimiliki Pak Prabowo akan digunakan itu tidak lain tidak bukan untuk membela rakyat kecil," tutupnya.