KKB Semakin Bikin Resah Warga, Seperti ini Saran dari Komisi I DPR

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mendorong evaluasi terhadap alat keamanan di Papua. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk menyelesaikan aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Harus ada evaluasi total semua alat keamanan yang ada di Papua. Supaya terintegrasi dan menyertakan perspektif orang Papua-nya dalam menyusun strategi," kata Nurul, Jumat 2 Juni.

Nurul mengungkapkan, penyelesaian persoalan KKB harus melibatkan masyarakat Papua dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan.

“Mereka diikutsertakan dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi sehingga dapat memberikan masukan dan pendapat dalam upaya penyelesaian konflik," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga diminta mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan di Papua. Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan pun meminta penguatan pasukan pengamanan di Papua sehingga dapat lebih efektif menangani aksi-aksi KKB.

"Operasi militer yang terukur dan proporsional harus dilakukan untuk melawan kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanan. Persiapkan juga peralatan memadai sehingga personel keamanan dapat melindungi diri dengan baik,” jelas Nurul.

Seperti diketahui, aksi brutal KKB terus terjadi sehingga meresahkan warga. Terbaru, KKB melakukan penyerangan sehingga aksi baku tembak antara KKB dengan Tim Satgas Damai Cartenz terjadi selama 4 hari berturut-turut di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Kontak tembak tersebut membuat 300 warga setempat mengungsi karena mereka takut dan cemas akan ikut terdampak. Baku tembak tersebut dilakukan oleh KKB pimpinan Yotam Bugiangge yang melakukan aksi pembantaian 11 warga di Nduga, tahun lalu.

Nurul pun meminta kepada tim gabungan TNI-Polri untuk dapat memastikan keamanan setiap masyarakat Papua, khususnya warga Kampung Nogolait, Nduga, yang saat ini terjebak dalam kondisi mencekam.

"Perbanyak patroli di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Pemda dan aparat harus bisa memberi rasa aman kepada masyarakat. Dan respons cepat jika terjadi serangan atau ancaman terhadap warga sipil," tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.

Lebih lanjut, Nurul menyoroti nasib anak di Papua karena adanya praktik perekrutan anggota baru KKB dari kalangan remaja. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua agar masyarakat tidak tergoda ajakan dari KKB.

“Program-program peningkatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus dipercepat untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Nurul.

“Dengan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Papua, daya tarik untuk terlibat dalam kelompok bersenjata dapat dihindari,” lanjutnya.

Meskipun tantangan dalam menjaga keamanan di Papua sangat kompleks, Nurul meyakini tim TNI-Polri akan terus berupaya untuk melindungi setiap warga. Ia juga berharap tidak ada lagi personel keamanan yang menjadi korban keganasan KKB.

"Dengan adanya tim gabungan TNI-Polri, diharapkan masyarakat Papua dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam situasi konflik yang sulit ini," ujar Nurul.

“Negara juga harus bisa memastikan keselamatan seluruh personel keamanan kita yang ditugaskan di Papua. Kita tidak ingin ada lagi putra-putra terbaik bangsa gugur akibat kekejaman KKB,” tutupnya.