Setelah Larang Kripto, Pakistan Malah Luncurkan Kebijakan Revolusioner di Bidang Kecerdasan Buatan

JAKARTA - Hanya beberapa hari setelah mengumumkan bahwa mata uang kripto "tidak akan pernah dilegalisasikan" di negaranya, Kementerian IT & Telekomunikasi Pakistan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kecerdasan buatan (AI).

Dengan kebijakan nasional AI ini, Pakistan bertujuan untuk menjadi negara ekonomi berbasis pengetahuan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang AI dan teknologi terkait lainnya, di antara investasi dan inisiatif lainnya.

Kerangka kebijakan ini menunjukkan kesiapan Pakistan untuk mengintegrasikan AI untuk kesejahteraan publik dan nasional. Negara ini menetapkan 15 target dengan jangka waktu mulai dari 2023 hingga 2028. Untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini, Pakistan bermaksud mendirikan Dana Nasional AI dengan menggunakan "sumber daya dan dana yang kurang digunakan" dari Kementerian IT & Telekomunikasi.

Beberapa kasus penggunaan yang dimaksudkan untuk AI di Pakistan termasuk memprediksi cuaca, optimisasi rantai pasok pertanian, dan transformasi layanan kesehatan, hanya beberapa contohnya.

Pemerintah Pakistan mengadopsi pendekatan inklusif dalam membangun kebijakan AI dengan tetap terbuka terhadap masukan dari masyarakat umum hingga 16 Juni.

Alasan utama larangan Pakistan terhadap mata uang kripto adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Sebagai balasannya, negara ini tetap terdaftar di luar daftar abu-abu FATF.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, meskipun FATF tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi terhadap negara yang tidak patuh, kemungkinan besar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia.

Dengan mematuhi FATF, Pakistan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).