Kadishub DKI Sebut Penghapusan 417 Bus TransJakarta Terbengkalai Sudah Mendesak
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penghapusan aset sebanyak 417 unit bus TransJakarta sudah mendesak untuk dilaksanakan.
"Kami berharap proses penghapusan ini bisa segera," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat dilansir ANTARA, Rabu, 10 Mei.
Syafrin menjelaskan usulan penghapusan aset sudah dilakukan sejak 2018 tetapi hingga saat ini belum terealisasi karena belum mendapat persetujuan DPRD.
"Pengusulannya kan sudah jauh-jauh hari dari 2018. Kemudian, baru kemarin dibahas. Sehingga upaya-upaya akselerasi dari semuanya ini tentu menjadi penting," jelas Syafrin.
Syafrin menyebut Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta saat ini sedang melakukan penataan administrasi terkait data aset bus TransJakarta tersebut.
"Teman-teman di BPAD juga mereka terus melakukan penataan administrasi berbasis data yg diusulkan, kemudian setelah clear (selesai), barulah masuk ke dalam peninjauan lapangan," ucap Syafrin.
Sebelumnya, BPAD DKI Jakarta menyatakan masih perlu memeriksa data lengkap 417 bus milik TransJakarta sebelum mengajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan pelelangan.
"Ya kan semuanya perlu proses administrasi, perlu kita cek. Ini masih proses" kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca juga:
- Jokowi Harap Keindahan Labuan Bajo Ciptakan ASEAN Stabil dan Damai
- Menteri ATR/BPR Serahkan Uang Ganti Proyek Tol Yogya-Bawen Rp85 Miliar
- Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Komisaris Wika Beton Jadi Tersangka Suap Pengurusan Perkara
- Diduga Sembunyikan Hasil Korupsi, Rafael Alun Jadi Tersangka Pencucian Uang
Namun saat ditanya lebih jelas terkait administrasi yang harus disiapkan, Lusiana tidak menjelaskan lebih detail.
"Itu kan bus sudah bertahun-tahun, kita harus cek satu-satu," katanya.
Nantinya, data tersebut akan diberikan kepada DPRD sebelum dilakukan peninjauan kondisi bus di lapangan. Setelah DPRD memberi restu barulah proses lelang ratusan bus bisa dilaksanakan.