PDIP: Jokowi Hargai Sikap Politik Surya Paloh
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Presiden Joko Widodo menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
"Presiden Jokowi menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Umum NasDem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem," kata Said dalam keterangan dilansir ANTARA, Senin, 8 Mei.
Said mengatakan Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden.
Dia menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengatakan Jokowi cawe-cawe atau ikut mengurus koalisi dan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Said kembali menegaskan setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden usungan mereka.
"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres," tegasnya.
Baca juga:
- Bareskrim Polri Bakal Gelar Perkara Kasus 20 WNI Korban TPPO di Myanmar
- Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Panggilan KPK, Tutupi Wajah dengan Majalah di Ruang Tunggu
- Dikunjungi Prabowo, Airlangga hingga Cak Imin, JK Dianggap Bertuah untuk Pilpres 2024
- Buntut Pamer Kekayaan, Kadinkes Lampung Reihana Diklarifikasi KPK Hari Ini
Sebelumnya, pada Selasa malam (2/5), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air. Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
"Kalau mereka mengundang saya, (atau) saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujar Jokowi.