Ribka Tjiptaning Digeser dari Komisi IX DPR karena Kritik Vaksin? Ini Penjelasan PDIP
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaming dipindah dari Komisi IX ke Komisi VII. Perpindahan Ribka ini tepat setelah dirinya menyatakan tak mau divaksin COVID-19 dan lebih memilih membayar denda.
Adapun perpindahan ini didasari Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021 tertanggal 18 Januari.
Melalui surat tersebut, Ribka yang bertugas di Komisi IX mengurusi kesehatan dan ketenagakerjaan dipindah ke Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi serta lingkungan hidup.
Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto membenarkan perpindahan ini. Hanya saja, dia menyebut perpindahan fraksi ini adalah rotasi biasa meski ada alasan tertentu.
"ini rotasi biasa saja. Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta," kata Bambang pada wartawan, Selasa, 19 Januari.
Selain itu, dia juga berpesan kepada anggota fraksi yang dipindah harus melakukan introspeksi. "Semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi," ungkapnya.
Selain Ribka memang ada sejumlah nama lain yang dipindah komisi oleh pimpinan Fraksi PDIP yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, dan Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Ribka Tjiptaning menegaskan menolak vaksin COVID-19. Mbak Ning, sapaannya, lebih memilih membayar denda bila disanksi karena menolak vaksinasi COVID-19.
“Kedua, persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Saya tetap tidak mau divaksin mau sampai 63 tahun bisa divaksin, saya 63 ini. Di DKI semua anak cucu saya (kalau) dapat sanksi Rp5 juta, mending gw bayar, jual jual mobil kek. Begimana Bio Farma masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang disiarkan lewat YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.
Bukan tanpa alasan politikus PDIP Mbak Ning ini menolak vaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning punya pengalaman soal vaksin lainnya yang justru membawa kerugian.
“Pengalaman saya saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat, vaksin polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk ke Indonesia Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin, saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” papar Ribka tegas di depan Menkes.