MAKI Anggap OTT Adalah Bukti Gagalnya KPK Mencegah Korupsi
JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tiga operasi tangkap tangan (OTT) sebelum Hari Raya Idulfitri dianggap bukan suatu prestasi. Lembaga ini dianggap Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) telah gagal melakukan pencegahan seperti yang sering disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri.
"Pencegahan gagal dilakukan jadi akhirnya ya OTT," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa, 25 April.
Dia bilang menangkapi pejabat curang sebenarnya bisa dengan mudah dilakukan. Apalagi, penyadapan bisa dilakukan kapan saja.
Bahkan, Boyamin menyebut, OTT sebenarnya bisa diibaratkan seperti berburu di kebun binatang. "Di kabupaten, kota, provinsi, kementerian banyak proyek yang bisa disasar untuk OTT," tegasnya.
"Apalagi menjelang pemilu atau lebaran pasti banyak dengan dalih untuk liburan tahun baru menjelang hari raya, pemilihan-pemilihan, akan banyak uang berseliweran, jadi mudah melakukan OTT," sambung Boyamin.
Baca juga:
Namun, upaya pencegahan bisa berhasil jika komisi antirasuah membuat formula tata kelola yang akuntabel dan antikorupsi untuk di berbagai lembaga pemerintahan. Dengan cara ini, diharap permainan nakal pejabat bisa ditutup sebelum terjadi.
"Tata kelola baik itu proses penganggaran transparan, mencegah kebocoran, misalnya tender terbuka. Sehingga proses tender gak cuma satu dua. Kuncinya tata kelola baik, transparan, dan akuntabel," ujar Boyamin.
Diberitakan sebelumnya, KPK gencar melakukan operasi senyap di bulan puasa. Ada tiga giat yang dilakukan mulai dari OTT Bupati Meranti M. Adil; OTT di Ditjen Perekerataapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub); hingga OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait dugaan suap pengadaan CCTV dan jaringan internet Bandung Smart City.