Gubernur Kalbar Minta Transportasi Udara-Darat di Perbatasan Kuching-Pontianak Diaktifkan Kembali
KALBAR - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta pihak terkait membuka peluang transportasi udara maupun darat lintas perbatasan negara di wilayah Pontianak-Kuching maupun sebaliknya.
“Kita berharap Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat memaksimalkan fungsi perbatasan sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi Kalimantan Barat. Baik itu terkait transportasi udara Kuching-Pontianak atau sebaliknya itu diaktifkan kembali,” kata Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Kamis 13 April, disitat Antara.
Dia menjelaskan juga hal tersebut pada kegiatan Musrenbang Kalbar 2024, sudah seharusnya hal-hal kecil yang membuat angkutan udara maupun darat menjadi terhambat itu dapat diselesaikan, jangan karena hal kecil di suatu wilayah menjadi hambatan utama.
Sutarmidji juga menekankan agar stakeholder terkait dapat menjaga sinergi untuk pembangunan daerah dan harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau politisi.
“Kita berharap sinergitas yang lebih dan sesuai dengan aturan yang ada, jangan aturan A karena kepentingan politis lalu belok-belok,” ujarnya.
Baca juga:
- Di Hadapan Komisi III DPR, Kapolri Pamer Ungkap Kasus Sabu 928,9 Kg Setara Selamatkan 4,6 Juta Jiwa
- Pesimistis Ide Koalisi Besar Terealisasi, PPP: Bayangkan KIB dengan KIR Bersatu, Siapa Capresnya?
- Ferdy Sambo Cs Tak Hadiri Sidang Putusan Banding
- Polda Metro Tindaklanjuti Laporan Brigjen Endar soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang 2 Petinggi KPK
Selain itu, Sutarmidji juga mengatakan, siapapun yang akan menggantikan dirinya sebagai Gubernur Kalbar, harus menghormati dan melanjutkan pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah ada.
“Seperti saya sebagai gubernur, menggantikan Pak Cornelis, apapun yang waktu itu direncanakan, saya lanjutkan, dan memperbaiki yang belum maksimalkan. Jadi kesinambungan itu harus dijaga kalau mau maju,” katanya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa menurutnya musrenbang yang dilaksanakan tersebut merupakan tempat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan RKPD.
“Musrenbang ini untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Kemudian yang kedua, musrenbang ini untuk merekatkan program pembangunan dari kabupaten, provinsi, dan pusat, supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu satu paket,” tandasnya.