Dewan Papua Dibentuk Belanda dalam Sejarah Hari Ini, 5 April 1961

JAKARTA – Sejarah hari ini, 62 tahun yang lalu, 5 April 1961, Belanda membentuk Dewan Papua. Upaya itu dilakukan Belanda supaya Papua tak jatuh ke tangan Indonesia. Pun Dewan Papua memiliki tugas untuk memuluskan nafsu Belanda membangun negara boneka, Papua.

Sebelumnya, Indonesia telah berjuang untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Niatan itu telah di utarakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Hasilnya Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, tidak dengan Papua. Belanda ingin menguasai wilayah itu.

Kekuatan Indonesia mempertahankan kemerdekaan lewat jalur diplomasi tak bisa dianggap remeh. Kekuatan diplomasi nyatanya mampu berbicara banyak, dibanding angkat senjata di masa revolusi. Fakta itu dikarenakan kondisi Indonesia yang masih seumur jagung.

Alias, Indonesia belum memiliki angkatan perang memadai. Diplomasi pun mampu membawa Indonesia diakui oleh negara-negara di dunia. Banyak di antaranya –Mesir hingga India--  memiliki niatan melawan penjajahan di atas dunia menaruh dukungan.

Puncaknya, dukungan atas kemerdekaan Indonesia memperoleh hasil maksimal dalam KMB di Belanda pada 1949. Hajatan itu membuat nasib Indonesia sebagai negara merdeka menjadi cerah.

Belanda pun akhirnya bersepakat mau mengakui kedaulatan Indonesia. Hasil KMB pun disambut dengan gegap gempita.  Perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan akhirnya tercapai. Kemudian, Belanda secara paripurna mengakui kedaulatan Indonesia dengan menandatangani kesepakatan di dua tempat. Istana Dam di Belanda dan Istana Rijswijk (kini: Istana Negara) pada 27 Desember 1949. 

“Kekuatan persatuan nasional juga terbukti ketika keutuhan Indonesia terancam robek oleh desain negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dikehendaki Belanda. Berdasarkan hasil KMB di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, pemerintah Belanda menyerahkan sepenuhnya tanpa syarat.”

“Upaya itu harus dilakukan sebelum 30 Desember 1949, kedaulatan Belanda atas semua wilayah bekas Hindia, kecuali Papua, kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian bentukan Belanda, dengan Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS, sementara Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri (1949-1950),” terang Yudi Latif dalam buku Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan (2014).

Boleh jadi Belanda mengakui Indonesia sebagai negara. Namun, wilayah Indonesia yang diakui tak termasuk Papua. Belanda justru bertindak mempertahankan Papua sebagai wilayah mereka. Sedang pemerintah tetap dalam posisi Indonesia takkan lengkap tanpa Papua.

Keinginan keras Indonesia dipahami oleh Belanda. Demi meredam itu, Belanda kemudian bergerak cepat. Mereka segera melantik Dewan Papua pada 5 April 1961. Pelantikan itu dianggap sebagai ajian Belanda mendirikan negara boneka.

Keputasan itu membuat Indonesia berang dan Bung Karno menggelorakan perang terhadap Belanda. Bung Besar pun gelorakan Tiga Komando Rakyat (Trikora). Pertama, Bung Karno mengajak seisi Nusantara menggagalkan pembentukan negara boneka. Kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia.

“Alasan yang dikemukakannya ialah karena sikap Indonesia yang telah memutuskan hubungan diplomatik dan hanya bersedia merundingkan masalah penyelesaian Irian Barat atas dasar penyerahan kekuasaan wilayah tersebut kepada Indonesia. Tindakan-tindakan Belanda mengenai Irian Barat ternyata tidak hanya sampai di situ saja.”

“Pada tanggal 5 April 1961, Belanda melantik Dewan Papua dengan dilengkapi bendera dan lagu kebangsaan yang telah disiapkan. Hal ini yang kemudian menjurus kepada pembentukan suatu Negara Papua. Dengan rencana pembentukan Negara Papua itu berarti menempatkan kedaulatan Irian Barat di luar Republik Indonesia,” tertulis dalam buku Sejarah TNI AD 1945-1973 Volume 3 (1979).