Alokasi BLT Bagi Pekerja Rokok di Kudus Ditambah jadi 4 Bulan
KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menambah alokasi pemberian program bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja rokok dari sebelumnya dua bulan menjadi empat bulan.
"Awalnya, program BLT 2023 diberikan untuk alokasi bulan Maret dan April. Akan tetapi, karena sebagian calon penerimanya juga ada yang dianggarkan APBD Provinsi, sehingga diusulkan ditambah menjadi empat bulan," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Antara, Jumat, 31 Maret.
Sementara nilai bantuannya, kata dia, sebesar Rp300.000 per bulannya, sehingga ketika diberikan untuk empat bulan, maka masing-masing pekerja mendapatkan total bantuan Rp1,2 juta.
Sedangkan penyalurannya diberikan dua tahap, sehingga masing-masing pekerja mendapatkan Rp600.000 untuk setiap tahapnya. Untuk jumlah buruh rokok di Kabupaten Kudus, kata dia, ada 77.135 orang yang bekerja di sejumlah pabrik rokok yang ada di Kabupaten Kudus.
Dari jumlah sebanyak itu, imbuh dia, pekerja yang beridentitas atau KTP Kudus hanya 66.179 pekerja, sedangkan dari luar daerah sebanyak 10.956 pekerja.
"Karena Pemprov Jateng juga menyelenggarakan program BLT 2023, maka sebagian dari warga Kudus diusulkan mendapatkan bantuan serupa lewat APBD Provinsi Jateng dan sebagian lagi APBD Kudus yang nama-nama penerimanya sudah disahkan lewat surat keputusan (SK) bupati," ujarnya.
Untuk pekerja yang mendapatkan BLT dari APBD Kudus jumlahnya sebanyak 33.315 pekerja, sedangkan lewat APBD Provinsi Jateng sebanyak 38.835 pekerja termasuk di dalamnya pekerja ber-KTP Kudus sebanyak 32.344 pekerja.
Pekerja rokok dari Demak, kata dia, sebagian ada yang dianggarkan oleh Pemkab Demak yang juga menyelenggarakan program bantuan serupa yang jumlahnya ada 4.985 pekerja.
Meskipun sebagian pekerja menerima BLT dari APBD Jateng, kata dia, dimungkinkan juga menerima empat kali untuk periode Maret, April, Mei dan Juni 2023.
Baca juga:
- Mangkir Pemeriksaan, KPK Ingatkan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Agar Kooperatif
- KPK Beri Kisi-kisi Tersangka di Kasus Korupsi Tunjangan Kementerian ESDM: Bagian Keuangan, Mulai dari Kepala Biro
- Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja, Plh Dirjen Minerba Tak Hadir
- Artis Inisial R yang Ditelusuri KPK di Kasus Rafael Alun Diduga IAW Kendalikan Bisnis Bermodal Rp170 Miliar
Pencairan BLT di Kabupaten Kudus sendiri masih menunggu surat perintah mencairkan (SPM) yang diperkirakan bisa dimulai disalurkan awal April 2023. Sedangkan anggaran yang disiapkan melalui APBD Kudus 2023 sebesar Rp40 miliar.