Pemprov DKI Sebut PLN Minat Danai Pembangunan RDF Plant Kedua

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana membangun fasilitas pengolahan sampah yakni Refuse Derived Fuel (RDF) Plant dan lanfdill mining kedua setelah sebelumnya dibangun di TPST Bantargebang, Bekasi. Namun, belum ada anggaran yang dialokasikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan sudah ada BUMN yang berminat untuk mendanai pembangunan RDF Plant, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kami sudah menjajaki dengan PT PLN. Saya dengar, mereka juga berminat mendanai (pembangunan RDF Plant di Rorotan). Mungkin, dalam waktu dekat saya akan bertemu pihak PLN," kata Asep kepada wartawan, Selasa, 21 Maret.

Ada dua opsi lokasi pembangunan RDF Plant kedua, yakni di Rorotan, Jakarta Utara, dan Pegadungan, Jakarta Barat. Kedua lahan tersebut milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Distamhut untuk menggunakan lokasi tanahnya. Kemarin tim saya sudah meninjau lokasi di Pegadungan, dan hari ini atau besok meninjau ke Rorotan," ungkap Asep.

Seiring dengan rencana kerja sama pembangunannya, Pemprov DKI juga tengah menyusun studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan pengolahan sampah menjadi bahan bakar setara batu bara tersebut. Rencananya, pembangunan RDF Plant kedua akan dimulai pada tahun 2024.

"Kalau FS-nya sudah jadi, tahun 2024 mudah-mudahan dialokasikan anggarannya buat membangun fasilitasnya. Kita upayakan tahun 2024 karena tahun ini perencanaannya sudah jadi mudah-mudahan," ujar Asep.

Mengingat dokumen FS belum selesai dibuat, Asep mengaku belum mengetahui nilai pasti anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunannya. Estimasinya, biaya yang dibutuhkan tak jauh beda dengan RDF Plant di Bantargebang yang dalam waktu dekat akan diresmikan.

"Kalau belajar dari yang kita bangun di Bantargebang, itu kan Rp1 triliun. Kemungkinan (RDF Plant kedua) segitu juga," ungkap dia.