Belajar dari Aksi Mastercard dan Visa di Rusia, Jokowi Ingin Perkuat Kartu Kredit Pemerintah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah, Kementerian atau lembaga, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) buatan dalam negeri. Hal ini untuk pembelian barang dan jasa.
"Kemudian juga, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Zamannya sudah zaman digital seperti ini, mestinya ini semuanya bisa menggunakan," ujar Jokowi beberapa waktu lalu saat pembukaan Business Matching P3DN, dikutip setpres, Jumat, 17 Maret.
Dirinya mengatakan, jika bisa menggunakan KKP dengan konsisten maka Indonesia bisa benar-benar mandiri. Hal ini berkaca dari sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia.
Adapun sanksi AS tersebut adalah di saat Mastercard dan Visa resmi menghentikan transaksi di negara tersebut beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan imbas dari invasi Rusia ke Ukraina.
"Hati-hati, kita ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah," ujarnya.
Sehingga, lanjut Jokowi, jika Indonesia bisa menggunakan platform transaksi sendiri akan lebih tenang.
"Dan itu menyebar semuanya menggunakan, dimulai dari kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, kita akan lebih tenang," ujarnya.
Baca juga:
Seperti diketahui, Mastercard dan Visa resmi berhenti memproses transaksi di Rusia. Keputusan ini imbas dari invasi Rusia ke Ukraina.
Mastercard, yang telah beroperasi di Rusia selama lebih dari 25 tahun, mengatakan bahwa kartu yang dikeluarkan oleh bank Rusia tidak lagi didukung oleh jaringan Mastercard sebagai bentuk kepatuhan pada sanksi global terhadap Rusia.
Mengikuti langkah Mastercard, Visa mengumumkan pihaknya berencana untuk bekerja dengan klien dan mitranya di Rusia untuk memberhentikan semua transaksi dan operasi Visa di negara itu.