Respons Cepat Permintaan Jokowi, BI Akan Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Usai Lebaran

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa kesiapan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah telah memasuki tahap final dan akan segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa perilisan instrumen baru transaksi negara itu akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, adalah soft launching yang akan digelar pada April mendatang. Kedua, merupakan grand launching di Mei nanti setelah momentum Idulfitri selesai.

“Ini sesuai dengan instruksi Presiden dan Kartu Kredit Pemerintah akan segera diluncurkan,” ujarnya saat kepada wartawan di Jakarta, dikutip redaksi pada Jumat, 17 Maret.

Menurut Perry, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bersifat cukup penting lantaran bisa mencakup transaksi yang besar.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, serta aman,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Joewono memastikan Kartu Kredit Pemerintah akan menggunakan kanal domestik Gerbang Pembayaran Nasional alias GPN.

“Kita tidak pakai (kanal pembayaran) Mastercard atau Visa. Kemudian tahun ini juga Kartu Kredit Pemerintah akan berupa kartu fisik,” ucap dia.

Sebagai informasi, Kartu Kredit Pemerintah merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang tahap awalnya dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Beleid ini menyasar Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah, Kementerian atau lembaga, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) buatan dalam negeri. Hal ini untuk pembelian barang dan jasa.

"Kemudian juga, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Zamannya sudah zaman digital seperti ini, mestinya ini semuanya bisa menggunakan," ujar Jokowi beberapa waktu lalu saat pembukaan Business Matching P3DN, dikutip setpres, Jumat, 17 Maret.

Dirinya mengatakan, jika bisa menggunakan KKP dengan konsisten maka Indonesia bisa benar-benar mandiri. Hal ini berkaca dari sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia.

Adapun sanksi AS tersebut adalah di saat Mastercard dan Visa resmi menghentikan transaksi di negara tersebut beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan imbas dari invasi Rusia ke Ukraina.

"Hati-hati, kita ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah," ujarnya.