Pengadilan Tinggi Pakistan Tunda Penangkapan Mantan PM Imran Khan hingga Besok

JAKARTA - Polisi di Pakistan telah diperintahkan oleh seorang hakim pengadilan tinggi untuk menunda penangkapan mantan perdana menteri Imran Khan hingga Hari Jumat, ajudannya mengatakan.

Pengadilan Tinggi Lahore meminta pihak berwenang untuk duduk bersama dengan Khan dan para pemimpin partainya, untuk "menyelesaikan masalah ini melalui konsultasi bersama", kata mantan Menteri Informasi dan Hukum Fawad Chaudry, yang juga merupakan penasihat dekat Khan, melansir The National News 16 Maret.

Hal ini menyusul penangguhan serupa pada Rabu malam, setelah polisi bentrok dengan para pendukung Khan.

Perintah tersebut mengakhiri pengepungan sekitar 24 jam di sekitar rumah Khan, di mana polisi telah ditempatkan beberapa kali.

Penangkapan Imran Khan diperintahkan setelah ia tidak menghadiri sidang pengadilan, terkait tuduhan korupsi yang dikenakan terhadapnya.

Hakim Zafar Iqbal mengatakan, ia bersedia untuk menghentikan operasi polisi jika Khan menyerahkan diri ke pengadilan.

"Masalah ini dapat diselesaikan dalam sekejap... di mana Imran Khan?" katanya dalam sidang pada Hari Kamis seperti yang dilaporkan oleh Dawn News.

Hakim juga menyinggung biaya operasi polisi, dengan mengatakan, surat perintah penangkapan tersebut menghabiskan "jutaan rupee".

"Ini adalah uang publik. Anda bisa saja mengadakan protes damai," tandasnya.

Sebelumnya, bentrokan terjadi awal pekan ini antara polisi dan pendukung Khan dari Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf, yang telah berkemah di luar rumahnya dalam beberapa bulan terakhir untuk memprotes upaya penangkapannya.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air, media lokal melaporkan, sementara para pendukung Khan mengacungkan tongkat dan melemparkan batu.

Diketahui, Khan telah menghadapi serangkaian tantangan hukum sejak digulingkan dalam mosi tidak percaya pada Bulan April tahun lalu.

Pengadilan pada bulan September membatalkan dakwaan terorisme yang diajukan terhadapnya, setelah ia diduga mengancam polisi dan petugas pengadilan.

Dia juga menghadapi tuduhan korupsi, setelah dituduh menjual hadiah-hadiah negara saat berkuasa.

Rincian dari tuduhan-tuduhan tersebut dirilis pada Hari Minggu, dengan media lokal melaporkan bahwa Khan menjual beberapa barang bernilai tinggi, termasuk enam jam tangan Rolex.