DPR Ingatkan KPU Pentingnya Coklit Pemilu 2024, Jangan Sampai Ada Warga Tak Bisa Memilih

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengingatkan KPU RI agar teliti dan cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Khususnya, memastikan pemilih berusia muda yang bakal berpartisipasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Guspardi, data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pasti lengkap. Namun, pasti ada perbedaan dengan data pemilih pada 14 Februari 2024.  Di mana para pemilih dahulu pasti ada yang sudah meninggal, pindah alamat, pindah profesi menjadi anggota TNI/Polri dan lain sebagainya.

"Itu yang perlu disikapi, dibenahi dan dilakukan kajian-kajian. Bagaimana menyiapkan langkah mitigasi kepada warga masyarakat yang semestinya berhak memilih, jangan sampai (terpaksa) tidak memilih,” ujar Guspardi dalam keterangannya, Senin, 6 Maret.

Legislator PAN dapil Sumatera Barat itu membeberkan, pada Pemilu 2019 lalu masih banyak orang yang tak memilih bukan karena golput. Melainkan karena luput dari pendataan saat usianya belum tergolong sebagai pemilih atau pindah domisili.

"Dan, banyak sekali data pemilih fiktif yang disalahgunakan untuk menambah pemilih di TPS. Data pemilih yang bermasalah bisa sangat sensitif dijadikan gugatan sengketa pemilu oleh pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilihan," bebernya.

Oleh karena itu, Guspardi menilai, ada dua cara untuk mengantisipasi data pemilih agar tidak luput dari pencocokan data pemilih. Pertama, inisiatif dari Ketua RT/ RW atau perangkat desa mendata calon pemilih baru atau warga yang baru pindah domisili. Kedua, peran aktif warga untuk melaporkan diri bahwa mereka belum terdaftar sebagai pemilih.

"Peran aktif warga dan perangkat desa sangat diperlukan agar data pemilih di kemudian hari tak bermasalah. Contohnya, data anggota TNI atau Polri, jangan sampai luput dari pendataan. Sebab, bisa saja setelah pemilu 2019 ia sudah pensiun dari anggota TNI atau Polri, sehingga berhak memilih pada pemilu 2024," jelas Guspardi.

Begitupun ketika Pemilu 2019, lanjutnya, sudah terdaftar sebagai pemilih namun setelah pemilu diterima menjadi anggota TNI atau Polri, sehingga mereka tentu tidak berhak menjadi pemilih di pemilu mendatang.

"Kemudian data mengenai orang yang sudah meninggal dunia, kan juga riskan. Banyak juga penyalahgunaan yang dilakukan oknum-oknum terhadap orang yang telah meninggal. Bisa saja, orang sudah meninggal, tetapi belum memiliki akta kematian, sehingga dianggap masih hidup dan punya hak suara. Itu juga bagian yang perlu diinventarisir, perlu dilacak dan diketahui pantarlih untuk disampaikan kepada kelurahan atau pekerja lapangan pantarlih sebagai perpanjangan tangan dari KPU," kata anggota Baleg DPR itu.

Sementara terkait aplikasi e-Coklit yang disinyalir sering error itu, tambah Guspardi, hal itu bukan tak mungkin berdampak pada data pemilih. Oleh karenanya, perlu dilakukan back-up data secara manual yang bisa digunakan untuk antisipasi jika terjadi error. Menurutnya, data manual pun dapat dijadikan pembanding untuk keabsahan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"KPU saya kira harus memberikan akses informasi data pemilih secara utuh kepada pengawas pemilu. Ini dilakukan agar Bawaslu bisa melakukan pengawasan secara maksimal," kata Guspardi.

Sebelumnya, KPU RI menyebut perkembangan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di beberapa daerah sudah hampir 100 persen.

KPU Optimis, tahapan Pemilu 2024 yang terlaksana sejak 12 Februari akan rampung sesuai target pada 14 Maret mendatang.

"Sejauh ini, sudah ada beberapa daerah yang coklitnya mencapai 70-80 persen,” ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya, Minggu, 5 Maret.

Menurut Betty, sejauh ini proses coklit tidak mengalami masalah. Karenanya, dia memastikan, semua Pantarlih yang bertugas bisa memaksimalkan tugasnya di sisa waktu hingga 14 Maret nanti.

"Kami belum dapatkan berita bahwa persoalan-persoalan di lapangan tidak ada solusinya, semua ada solusinya. Kalau kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada kerja-kerja pantarlih sangat luar biasa di lapangan ketika melakukan coklit,” katanya.

Selain melakukan coklit, tambah Betty, Pantarlih juga melakukan diskusi untuk mengevaluasi dan menyampaikan sejauh mana perkembangan kerja coklitnya di lapangan setiap 10 hari.

“Kami punya mekanisme di mana Pantarlih dikumpulkan PPS untuk diskusi, rapat kecil begitu ya untuk bicara sudah sejauh mana coklit dilakukan, mendatangi rumah siapa saja perharinya, kendalanya apa saja,” jelas Betty.