Mantan Anggota DPRD Bima Korupsi Rp 862 Juta, Dituntut Dua Tahun Penjara

MATARAM - Mantan anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Boymin yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2017 sampai 2019 dengan kerugian negara Rp862 juta dituntut pidana dua tahun penjara.

"Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Boymin selama dua tahun penjara," kata Septian Heri Saputra mewakili tim jaksa penuntut umum saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dikutip ANTARA, Selasa, 28 Februari.

Selain pidana hukuman, jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.

JPU dalam tuntutannya juga meminta majelis hakim agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp762 juta subsider 10 bulan kurungan. Uang pengganti tersebut dikurangi uang yang sebelumnya dititipkan terdakwa secara tunai ke jaksa sebesar Rp100 juta.

Untuk sertifikat tanah atas nama terdakwa seluas 7,4 hektare di Desa Mawu, Kabupaten Bima, yang dititipkan ke jaksa saat persidangan, diminta agar dirampas dan dilelang oleh negara untuk selanjutnya digunakan sebagai penutup kekurangan uang pengganti kerugian negara.

Jaksa menetapkan tuntutan demikian dengan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan subsider, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam uraian tuntutan, terdakwa Boymin berperan sebagai Ketua PKBM Karoko Mas yang berlokasi di Dusun Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

Dengan kapasitas tersebut, Boymin diduga sebagai aktor utama yang mengakibatkan munculnya kerugian negara dalam pengelolaan dana program PKBM tahun 2017 sampai 2019.

Jaksa menilai Boymin menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua PKBM Karoko Mas dengan memperkaya diri hingga menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, nilai kerugian negara sedikitnya Rp862 juta dari total pengelolaan anggaran selama tiga tahun sebesar Rp1,44 miliar.