KKP Manfaatkan Hibah Tanah di Aceh untuk Peningkatan Ekonomi Produk Perikanan
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima hibah tanah seluas 3.500 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Rencananya lahan yang berada di Kecamatan Bayeun ini akan digunakan untuk penguatan nilai ekonomi produk perikanan, utamanya di sektor penjaminan mutu (quality assurance).
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari pihaknya hingga kini telah menerima 20 hibah tanah dengan luas sekitar 30 hektar.
"Kami sangat berterimakasih, tentu ini menjadi dukungan luar biasa kepada kami agar semakin giat menjalankan tugas. khususnya di Aceh Timur," ujarnya di laman resmi dikutip Minggu, 26 Februari
Menurut Pamuji, pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah kapal perikanan yang patuh terhadap persyaratan mutu. Di samping itu, terus memperkuat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada usaha perikanan budidaya masyarakat setempat.
“Kami juga terus mendorong pengendalian mutu pada komoditas strategis di kampung dan kawasan budidaya. Begitu juga memastikan benih, pakan, cara berbudidaya dan penanganan pasca panen harus termonitor pemenuhan syarat mutunya," tuturnya.
Baca juga:
Pamuji menambahkan, BKIPM juga terus melakukan transformasi dan penguatan tata kelola untuk menjalankan peran sebagai unit kerja yang fokus menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung penuh Peta Jalan Biru (Road Map Blue Economy).
Mengingat tugas penting BKIPM, dia berharap hibah tanah dari Pemkab Aceh bisa digunakan untuk menunjang kinerja jajarannya, khususnya di Aceh.
"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas hibah tanah ini, semoga ke depan kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi guna memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit. Menteri Trenggono menyebut karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.
"Pengendalian Mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy," kata Menteri Trenggono.