Pemprov Lampung Sebut Ancaman Pencemaran Laut Pengaruhi Habitat Rajungan

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengatakan dengan melakukan perbaikan kualitas air laut di daerahnya dapat menjaga kelestarian rajungan sebagai salah satu komoditas andalan.

"Ancaman pencemaran air laut ini perlu menjadi perhatian untuk menjaga ekosistem perairan laut tetap terjaga," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, Kusnardi dikutip ANTARA, Selasa 21 Februari.

Ia mengatakan perlu dilakukan ragam upaya untuk meminimalisasi ataupun memperbaiki ekosistem perairan laut, untuk menjaga keberlanjutan habitat ikan dan juga rajungan sebagai salah satu komoditas unggulan Lampung.

"Salah satu cara untuk menjaga kelestarian ikan dan rajungan di habitat alaminya maka perlu dilakukan perbaikan kualitas air laut," katanya.

Dia menjelaskan perbaikan kualitas air laut itu dilakukan dengan pengendalian pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah domestik ataupun limbah pabrik.

"Bentuk ancaman atas ekosistem rajungan ini cukup banyak, ancaman pencemaran air laut dari sungai yang berisi limbah, solar, juga bisa mempengaruhi tempat bertelur rajungan dan mengakibatkan rajungan mati atau berukuran kerdil. Jadi dikendalikan pencemaran dari pengelolaan limbah yang baik jangan sampai dibuang di muara sungai sampai ke laut," ucapnya.

Ia melanjutkan selain pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan pula peningkatan Open Defecation Free (ODF) di tengah masyarakat terutama di pesisir agar tidak mencemari air di sekitar.

"Selain itu pemancingan berlebihan yang tidak mengenal waktu atau tingkat eksploitasi rajungan cukup tinggi, dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan juga akan disosialisasikan agar dikurangi sebab mengancam keberlangsungan rajungan di alam," tambahnya.

Menurut dia untuk itu pihaknya juga akan merumuskan kebijakan guna menjaga kelestarian rajungan tanpa mengurangi nilai ekonomisnya.

Diketahui pula saat ini indeks reproduksi relatif atau spawning potential ratio (SPR) rajungan Lampung sebesar 18 persen lebih rendah dari angka yang disarankan oleh ahli sebesar 20 persen.