Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP Ishartini untuk tidak terlambat mengeluarkan sertifikat mutu eskpor hasil kelautan dan perikanan.

Diketahui, saat ini KKP sedang dalam proses peralihan aset ke Badan Karantina Indonesia terkait perkarantinaan ikan.

Hal tersebut disampaikan Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Arah dan Kebijakan Tata Kelola Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni.

"Kepada ibu (Ishartini) yang dari KKP, saya minta jangan karena pemeriksaan ini nanti terhambat utk mengeluarkan sertifikat," ujar dia.

Sudin juga meminta agar KKP terus berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia terkait penerbitan sertifikat ekspor hasil perikanan dan kelautan ke depannya.

"Supaya apa? Jangan nanti saling menyalahkan. Yang kasihan adalah pengusahanya," katanya.

Menurutnya, kegiatan eskpor hasil kelautan dan perikanan akan menghasilkan devisa yang cukup besar.

Dengan demikian, penerbitan sertifikasi ekspor diharapkan tidak menemui kendala berarti di tengah proses peralihan tugas karantina perikanan dari KKP ke Badan Karantina Indonesia.

"Karena kalau kami ekspor, kan, akan menghasilkan devisa yang cukup besar. Kalau hanya di dalam negeri, kan, tidak seberapa," ucap Sudin.

Apalagi, kata Sudin, ekspor komoditas udang masih menjadi andalan Indonesia.

Meskipun, lanjutnya, saat ini kondisi eskpor udang RI sedang lesu karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Apalagi seperti udang. Udang kami ini pasarnya sedang lesu karena keuangan juga. Udang ekspor kami paling besar mungkin ke Amerika dan ini, kan, sedang anjlok," tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, harga rajungan di daerah Lampung Timur yang juga sedang menurun saat ini.

"Di Lampung Timur itu ada pabrik pengolahan rajungan besar sekali. Bahkan, itu saja kalau saya nilai kadang-kadang kasihan sama nelayannya. Harganya sudah murah sekali, tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke laut," imbuhnya.