Singgung Minimnya Program Stunting Menggugah, BKKBN: Sudah Kerja Sama dengan PTN dan PTS Bisa Dimanfaatkan
AMBON - Deputi Bidang Lalitbang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rizal Damanik menilai program BKKBN pada masing-masing kabupaten kota di Indonesia harusnya banyak yang dapat menjangkau dan menggugah kesadaran masyarakat.
Menurutnya, prevalensi stunting turun tiga persen setiap tahun sesuai terget pusat dapat terjadi jika koordinasi lintas sektor berjalan lancar dengan terciptanya program yang menggungah masyarakat.
"Bikin program itu santai tapi serius supaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tentang pentingnya rutin ke posyandu, contohnya seperti diselingi demo masak, lomba foto, dan lain sebagainya," kata Rizal dalam 'Pra Rapat Koordinasi Daerah' di Ambon, Rabu 15 Februari, disitat Antara.
Selain itu, BKKBN di daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta, utamanya dalam bidang ilmu gizi. Hal itu dinilai penting untuk memberikan inovasi terbaru dalam menekan prevalensi stunting.
"Kita kan sudah kerja sama dengan PTN dan PTS di seluruh Indonesia, harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik," tegasnya.
Baca juga:
- Pakar Sebut Peluang Bharada E Kembali Bertugas di Kepolisian Sudah Tertutup
- Biar Tak Cekcok Antarwarga, Dishub DKI Minta Adukan Parkir Liar Lewat Platform CRM Pemrov DKI
- Legislator PKB Sebut Komisi VIII DPR dan Kemenag Sempat Tekan Ongkos Naik Haji 2023 Jadi Rp49 Juta
- Anggota Komisi III DPR Minta Kapolri dan Dankor Brimob Awasi Anak Buahnya di Sidang Tragedi Kanjuruhan
Menurut dia, permasalahan stunting merupakan persoalan jangka panjang sehingga berpengaruh pada Sumber Daya Manusia (SDM).
Apabila percepatan penurunan stunting tak dibarengi dengan inovasi maka akan berdampak pada daya saing bangsa di era modern saat ini
"Stunting dimulai sejak sel telur dibuahi sampai umur dua tahun, itu akan menentukan hitam atau putihnya seseorang," jelasnya. Sebelumnya berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1 persen pada 2022.
Adapun angka ini menempatkan Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 nasional.
Meski demikian masih ada kabupaten di Maluku dengan prevalensi stunting yang bahkan mencapai 41,6 persen yakni Buru Selatan.
Rizal mengatakan hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi pada rapat koordinasi nanti.
"Nanti kita cek apakah pendataannya sudah benar, apakah bidannya juga memberikan edukasi atau seperti apa, " tandasnya.