Komisi Industri Uni Eropa Usulkan Pembahasan tentang UU Kecerdasan Buatan
JAKARTA - Kepala industri Uni Eropa, Thierry Breton, mengatakan aturan baru tentang kecerdasan buatan yang diusulkan baru-baru ini memiliki tujuan untuk mengatasi kekhawatiran tentang risiko seputar chatbot seperti ChatGPT dan teknologi AI.
Hanya dua bulan setelah peluncurannya, ChatGPT ,yang dapat menghasilkan artikel, esai, lelucon, dan bahkan puisi sebagai tanggapan atas permintaan pengguna, telah dinilai sebagai aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah.
Beberapa ahli telah menyatakan kekhawatiran bahwa sistem yang digunakan oleh aplikasi semacam itu dapat disalahgunakan untuk plagiarisme, penipuan, dan penyebaran informasi yang salah. Bahkan ketika pendukung kecerdasan buatan menyebutnya sebagai lompatan teknologi.
Breton mengatakan risiko yang ditimbulkan oleh ChatGPT dari OpenAI, sebuah perusahaan swasta yang didukung oleh Microsoft Corp, dan sistem AI menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peraturan yang dia usulkan tahun lalu dalam upaya untuk menetapkan standar global untuk teknologi. Aturan tersebut saat ini sedang dibahas oleh Komisi Uni Eropa di Brussel.
"Seperti yang dipamerkan oleh ChatGPT, solusi AI dapat menawarkan peluang besar bagi bisnis dan warga negara, tetapi juga dapat menimbulkan risiko. Inilah mengapa kami membutuhkan kerangka peraturan yang kuat untuk memastikan AI yang dapat dipercaya berdasarkan data berkualitas tinggi," katanya kepada Reuters dalam komentar tertulis.
Microsoft menolak mengomentari pernyataan Breton. OpenAI, yang aplikasinya menggunakan teknologi yang disebut AI generative, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
OpenAI mengatakan di situs webnya bahwa pihaknya bertujuan untuk menghasilkan kecerdasan buatan yang "bermanfaat bagi seluruh umat manusia" karena berupaya membangun AI yang aman dan bermanfaat.
Di bawah draf aturan UE, ChatGPT dianggap sebagai sistem AI tujuan umum yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk yang berisiko tinggi seperti pemilihan kandidat untuk pekerjaan dan penilaian kredit.
Breton ingin OpenAI bekerja sama erat dengan pengembang hilir sistem AI berisiko tinggi untuk memungkinkan kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang AI yang diusulkan.
"Fakta bahwa AI generatif baru saja dimasukkan dalam definisi menunjukkan kecepatan perkembangan teknologi dan bahwa regulator berjuang untuk mengikuti kecepatan ini," kata seorang mitra di firma hukum AS, seperti dikutip Reuters.
Menurut eksekutif beberapa perusahaan yang terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan, mereka khawatir teknologi mereka diklasifikasikan dalam kategori AI "berisiko tinggi" yang akan mengarah pada persyaratan kepatuhan yang lebih ketat dan biaya yang lebih tinggi.
Sebuah survei oleh badan industri yang menerapkan AI menunjukkan bahwa 51% responden mengharapkan perlambatan aktivitas pengembangan AI mereka sebagai akibat dari Undang-Undang AI.
“Peraturan AI yang efektif harus berpusat pada aplikasi berisiko tertinggi,” tulis Presiden Microsoft Brad Smith dalam posting blog pada Rabu, 1 Februari.
"Ada hari-hari ketika saya optimistis dan ada saat-saat ketika saya pesimistis tentang bagaimana umat manusia akan menggunakan AI," katanya.
Baca juga:
Breton mengatakan Komisi Eropa bekerja sama dengan Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa untuk lebih mengklarifikasi aturan dalam UU AI untuk sistem AI tujuan umum.
"Masyarakat perlu diberi tahu bahwa mereka berurusan dengan chatbot dan bukan dengan manusia. Transparansi juga penting terkait dengan risiko bias dan informasi palsu," katanya.
Model AI generatif perlu dilatih pada teks atau gambar dalam jumlah besar untuk membuat respons yang tepat yang mengarah ke dugaan pelanggaran hak cipta.
Breton mengatakan diskusi mendatang dengan anggota parlemen tentang peraturan AI akan mencakup aspek-aspek ini.
Kekhawatiran tentang plagiarisme oleh siswa telah mendorong beberapa sekolah negeri di AS dan Sciences Po, universitas di Prancis untuk melarang penggunaan ChatGPT.