Legislator Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas Terkait Keamanan Papua
JAKARTA - MPR RI meminta Pemerintah segera mengambil langkah lebih tegas dalam menormalisasi keamanan di Papua, kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta.
"Kami di MPR mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua," kata Bambang Soesatyo dikutip ANTARA, Selasa, 31 Januari .
Dorongan tersebut merupakan salah satu hal yang dibahas dalam kunjungan MPR RI bersama MPR For Papua ke Kemenkopolhukam dan diterima langsung oleh Mahfud MD.
Selain itu, Bambang mengatakan pihaknya juga mendorong Pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan kesepakatan yang dimuat dalam kebijakan otonomi daerah dan dana otonomi khusus (otsus) di Papua.
"Sesuai dengan kesepakatan isi dari otonomi daerah dan dana otsus itu tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua. Tentu saja, diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana. Saya kira itu inti yang tadi kami bahas," jelasnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan secara garis besar pertemuan dengan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Ketua MPR For Papua Yorrys Raweyai bertujuan untuk membahas tindak lanjut pengembangan Papua usai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Baca juga:
- Pastikan Rencana Kunjungan Wapres ke Manokwari Aman, Kapolda Papua Barat: Kami dan Jajaran Kodam Siap Semua
- Polisi Pastikan Insiden Pesawat Lion Air Tabrak Garbarata Papua Tidak Ada Korban Jiwa
- Lapas Manokwari Sudah Tua dan Rawan Keamanan Namun Proses Relokasi Masih Terkendala Lahan Baru
- TNI-Polri Selidiki Penembakan Warga di Dogiyai Papua yang Sulut Pembakaran Pasar Mapia
Mahfud mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas pula persoalan jangka pendek di Papua, yakni persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan daerah otonom baru (DOB), dan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat DOB provinsi di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Berikutnya, dibahas pula tentang persoalan jangka panjang, salah satunya terkait masalah pendidikan di Papua. Dalam audiensi itu disepakati bahwa dalam dua pekan ke depan akan ada pertemuan secara khusus dan komprehensif terkait hal tersebut.