Mandiri Investment Forum 2023, Ajang Tumplek Blek Ekonom Handal Pandu Investasi
JAKARTA – PT Bank Mandiri Tbk. siap menggelar Mandiri Investment Forum (MIR) 2023 pada 1 Februari mendatang yang disebut sebagai ajang investasi tahunan terbesar di Indonesia.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan perhelatan tersebut bakal diikuti lebih dari 20.000 peserta dari dalam dan luar negeri, termasuk lebih dari 500 investor mancanegara dengan konsep hybrid.
“Forum ini adalah forum berskala internasional yang sangat strategis untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi global dan Indonesia terkini,” ujarnya saat memberikan pernyataan kepada wartawan, Selasa, 24 Januari.
Menurut Panji, pihaknya juga akan menginisiasi pembahasan strategi bisnis dan investasi ke depan sejalan dengan prospek ekonomi yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.
“Kami mengangkat tema Prevailing Over Turbulence sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini,” tuturnya.
Panji menambahkan, forum ini sekaligus menjadi ajang sinergi dan kolaborasi yang baik antara investor, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan dalam menangkap peluang pertumbuhan dan investasi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Ribuan investor lokal dan internasional juga akan turut menghadiri MIF 2023 secara offline maupun daring,” tegas dia.
Baca juga:
Sebagai informasi, MIF 2023 rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga akan memberikan keynote speech. Selain itu, dijadwalkan pula sejumlah nama penting yang akan mengisi acara, seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Kemudian ada pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, serta sejumlah nama beken ekonom dalam dan luar negeri, macam Chatib Basri (Menteri Keuangan 2013-2014) dan Farah Pandith (penasihat kebijakan luar negeri AS 2009-2017).