Anggaran Pembangunan Jalan Tol Kecil, Menteri PUPR Basuki: Yang Banyak Dananya Justru Datang dari Investor

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim anggaran untuk pembangunan jalan tol sedikit pada tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jalan tol di Indonesia lebih banyak mendapatkan dukungan biaya dari para investor.

"Kalau (anggaran) untuk jalan tol itu, kan, kebanyakan investasi, karena APBN di tol, kan, kecil," kata Basuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 Januari.

Basuki bahkan mencontohkan beberapa pembangunan jalan tol yang memakai dana dari sejumlah investor.

"Kayak Jalan Tol Jogja-Solo itu investasi, (anggaran) kami enggak ada, paling tanah saja, tetapi konstruksinya enggak ada dari APBN, semua investasi," ujarnya.

"(Jalan Tol) Jogja-Bawen jalan terus (karena investasi), 'kalau Jogja-Solo berapa triliun?' Enggak ada APBN-nya," tambahnya.

Menurut Basuki, pihaknya telah berkontribusi secara penuh dalam konstruksi jalan tol akses pelabuhan Patimban. Sebab, tidak adanya investor yang ingin melakukan tender atau pelelangan.

"Karena enggak ada investor yang mau, mungkin kami ada konstruksinya akses Patimban," imbuhnya.

Sementara itu, terkait jumlah dan jalan tol mana saja yang akan beroperasi pada tahun ini, Basuki masih belum bisa menyampaikan secara menyeluruh.

"Aduh, enggak hapal saya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu anggaran sebesar Rp125,22 triliun pada 2023. Anggaran tersebut di antaranya untuk pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan anggaran tersebut, ada sejumlah rencana program yang akan dijalankan, yaitu di bidang sumber daya air senilai Rp41,95 triliun, jalan dan jembatan Rp49,31 triliun, pemukiman Rp25,03 triliun, serta perumahan Rp6,98 triliun.

"Prioritasnya seperti yang diarahkan Bapak Presiden 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN (Proyek Strategis Nasional) yang diupayakan pada semester I-2024 semua sudah selesai," kata Basuki di Komisi V Jakarta, Selasa, 17 Januari.