Kementerian PUPR Sebut Bangun Jalan Kawasan IKN Butuh Dana Rp10,7 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Bina Marga menyebut, sebanyak 17 persen dari anggaran pagu Bina Marga pada 2023 sebesar Rp49,31 triliun akan dipergunakan untuk pembangunan IKN.

Sehingga anggaran IKN yang termasuk ke dalam penugasan khusus tersebut akan mencapai Rp8,73 triliun.

"Kami sudah ajukan (anggaran) usulan IKN hingga 2024 kira-kira sebesar Rp10,7 triliun. Itu ada dua, yang di dalam kawasan inti Rp1,97 triliun, di luar kawasan itu Rp8,7 triliun. Yang dimaksud di luar kawasan inti yaitu pembangunan, perbaikan, jalan-jalan akses menuju kawasan IKN," ujar Hedy kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 8 Februari.

Hedy mengatakan, pembangunan jalan di IKN akan sepenuhnya berasal dari uang negara alias APBN.

Tidak ada investor yang menanamkan modalnya di pembangunan jalan IKN. "Kalau jalan kami tidak mengundang investor. Jalan itu (sumber dananya) dari APBN," ujarnya.

Menurut Hedy, investor yang menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN hanya dalam hal pembangunan perumahan hingga rumah sakit, sementara jalan akses ke ibu kota tidak termasuk.

Dalam pembangunan jalan di IKN sendiri, ia mengatakan, ada tiga isu yang harus diperhatikan sesuai amanat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yakni membangun dengan kualitas baik, estetika, dan menerapkan keberlanjutan lingkungan.

Kondisi ini membuat pembangunan jalur-jalur IKN membutuhkan waktu. Apalagi, di lokasi pembangunan jalur Timur IKN yang direncanakan tersambung dengan terowongan bawah laut (immerse tunnel) juga akan melewati Suaka Margasatwa Bekantan dan teluk yang cukup panjang.

"Satu butuh waktu, yang kedua butuh biaya. Jadi, yang kami targetkan ini tol seksi Timur di 2024," imbuh Hedy.