PDIP Tak Ingin Ambil Risiko Umumkan Puan atau Ganjar di Momen HUT, Bisa 'Dibusuki' Lawan Politik

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak jadi memberi kejutan dengan mengumumkan nama calon presiden (capres) di HUT ke-50 kemarin.

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak akan mendeklarasikan capres PDIP pada 1 Juni mendatang. 

Apakah Megawati sengaja menyimpan nama capres PDIP di kantongnya lantaran tak mau jadi sasaran tembak?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Megawati tidak akan gegabah dengan mengumumkan nama capres PDIP sejak dini. 

Sebab, jika PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani kemarin, maka PDIP bisa 'dikerjai' partai politik lain. 

"Karena kalau diumumkan sejak dini, Puan atau Ganjar, cenderung dikerjai lawan politik," ujar Ujang kepada VOI, Rabu, 11 Januari. 

Ujang lantas menyinggung NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan lebih awal. Hingga saat ini, Anies justru mendapat 'pembusukan' dari lawan-lawan politiknya.  

"Contoh, misalkan NasDem mengumumkan Anies di 3 oktober lalu, dalam konteks demokrasi bagus agar publik paham visi misi program gagasan Anies, tapi di saat yang sama, dalam konsepsi politik kita itu mudah dibusuk-busuki, mudah dihancurkan oleh lawan politik, buktinya begitu kan sampai hari ini Anies belum mendapatkan pasangan dan koalisi belum dapat tiket 20 persen," jelas Ujang. 

Sehingga, menurut Ujang, PDIP akan selalu bermain di last minute atau di akhir pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lawan politik tidak bisa membaca langkah partai banteng lebih dini. 

"Karena itu, PDIP tahu dan paham betul kalau diumumkan jauh hari akan menghadapi resiko pembulian, penghajaran dan pembusukan lawan politik. Jadi nunggu momentum tepat, momentum itu bisa di 1 Juni, bisa menjelang pendaftaran di Agustus atau September 2023," paparnya. 

Lagipula, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, semua parpol dan koalisi juga belum mengumumkan nama capresnya. Misalnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP. Kemudian, koalisi Gerindra-PKB, juga PKS dan Demokrat yang juga belum memiliki koalisi.  

"Jadi semua sama, KIB juga belum umumkan siapa capres, dan akan diumumkan diujung menunggu siapa lawan politik. Gerindra dengan PKB juga belum, sama juga NasDem sudah tapi belum dapat teman koalisi, semua memang menunggu di ujung, menunggu lawan politik siapa capres cawapresnya agar mudah membacanya," jelas Ujang. 

"Contoh Pilpres 2019, Jokowi kan akan memilih Mahfud MD, tetapi karena yang didukung lawan itu adalah UAS sama Salim Segaf, dari kelompok islam Jokowi juga diserang isu islam maka yang dimunculkan kan Ma'ruf Amin kan gitu. Jadi diujung juga selalu berubah" tambahnya. 

Ujang menduga, pola pengumuman capres PDIP akan mirip dengan Pilpres 2019.

"Hanya momentum PDIP, yakni 1 Juni atau momentumnya mendekati pendaftaran capres di bulan September," pungkasnya.