Sesumbar Menterinya Tak Ada yang Ditangkap KPK, NasDem Berani Adu Prestasi dengan PDIP

JAKARTA - Partai NasDem tak terima para menterinya di Kabinet Indonesia Maju diseret-seret terkait isu reshuffle kabinet. Terlebih, ada parpol koalisi pemerintah ikut campur dengan menyarankan Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri dari NasDem.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, meminta Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dievaluasi kinerjanya oleh Jokowi. Bahkan pernyataan Djarot didukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bagian sikap partai.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, menyatakan menterinya berani untuk adu prestasi dengan menteri-menteri dari PDIP. Irma menyebut, menteri NasDem hingga saat ini belum ada yang terlibat praktik korupsi.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," ujar Irma dalam keterangannya, Sabtu, 31 Desember.

Bahkan, Irma menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

"Enggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial yang jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," ungkap Irma.

Anggota DPR itu juga menyentil ucapan Hasto yang menyinggung kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Di mana Hasto menyebut Syahrul menjadi pihak yang melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang. Hasto menuding data Mentan tak sesuai fakta di lapangan.

Menurut Irma, pernyataan Hasto tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Sebab kata dia, permintaan datang dari Bulog dan Kemendag. Justru sebaliknya, klaim Irma, Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun (asal bunyi-red) deh," tegas Irma.

Meski begitu, Irma meyakini, Presiden Jokowi paham kinerja para menterinya dan tak akan melakukan reshuffle karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," pungkas Irma.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mendorong partai politik yang mencalonkan sosok 'antitesis Jokowi' agar menarik diri dari koalisi pemerintahan. Hal ini disampaikan Hasto menanggapi kemungkinan adanya reshuffle kabinet yang diutarakan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Tentu saja ada suatu landasan konstitusional, tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri," ujar Hasto dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat, 30 Desember.

"Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya. Ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDI Perjuangan," sambung Hasto.

Hasto lantas mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Hasto mengatakan, pernyataan Djarot merupakan bagian sikap PDIP yang concern terhadap masalah kecukupan pangan. Menurutnya, pernyataan Mentan SYL soal impor beras memang berbeda jauh dengan fakta yang ada.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras," jelas Hasto.

Untuk itu, Hasto mengingatkan para menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja keras sebelum periode ini berakhir. "PDIP mendorong agar dalam tahun-tahun menjelang tahun 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi pada kementerian yang dipimpinnya," tegas Hasto.

Apabila nantinya ada menteri yang terkena reshuffle, Hasto meminta, keputusan Jokowi tidak dikaitkan dengan persoalan politik.

"Sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.