NasDem Bakal Dapat Simpati Publik Jika Menterinya Direshuffle Jokowi karena Alasan Politik
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kode akan melakukan reshuffle kabinet lagi. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menteri yang bakal kedapatan jatah reshuffle itu berasal dari Partai NasDem.
Adi menilai, menteri NasDem kena reshuffle kabinet imbas dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun, NasDem akan mendapat simpati publik apabila Jokowi mereshuffle menterinya karena alasan politik.
"Problemnya, kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik NasDem mendukung Anies, tentu tidak terlampau kondusif. Karena NasDem akan mendapatkan simpati dari publik," ujar Adi, Sabtu, 24 Desember.
Sebab, partai besutan Surya Paloh itu telah menyatakan komitmennya untuk mendukung Jokowi hingga akhir periode pemerintahan pada 2024.
"Misalnya, menteri-menterinya diganti itu bukan karena kinerja, tapi karena persoalan faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies," sambungnya.
Baca juga:
- Jokowi Beri Kode Bakal Reshuffle Lagi, PPP Sentil Kinerja Menteri Bidang Ekonomi
- NasDem Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet Jika Bukan Berdasarkan Manuver Partai Hadapi Pilpres 2024
- Lebih Lama Berkoalisi dengan NasDem Dibanding Gerindra, PKB Buka Kemungkinan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
- Capres Elektabilitas Tinggi Jadi Kendala KIB, Golkar Disarankan Buka Opsi Airlangga Cawapres
Kendati demikian, Adi melihat, justru NasDem sebenarnya menunggu momen reshuffle ini. Dia menilai, NasDem bakal mendapatkan simpati politik menjadi pihak yang terzalimi saat menterinya direshuffle Jokowi lantaran dukungan terhadap Anies.
"Risikonya, kalau Jokowi reshuffle atas dasar alasan politik, justru NasDem yang akan dapat simpati. Inilah yang sebenarnya ditunggu oleh NasDem bahwa mereka akan merasa sebagai pihak yang dizalimi. Padahal komitmen dan dukungan politiknya terhadap Jokowi masih tetap kuat sampai 2024," katanya.
Akan tetapi hal yang berbeda jika Jokowi melakukan reshuffle atas dasar kinerja menteri yang tidak kompeten. Langkah itu, kata Adi, akan diapresiasi masyarakat.
Sebab di sisa jabatannya, masyakat menilai pemerintah harus meningkatkan kinerjanya demi mencapai target dalam program dan visi-misi yang belum tercapai.
"Tentu Jokowi berpikir bahwa di sisa pemerintahan yang tersisa kurang lebih 2 tahun ini pasti berpikir, itu kira-kira siapa menterinya yang akan diganti dan di-reshuffle. Tentu untuk mengaksentuasikan semua program dan visi-misi yang sampai sekarang belum tuntas," kata Adi.