Twitter Klaim Perintah Kerja di Kantor, Bukan Diskriminasi Terhadap Karyawan Penyandang Disabilitas

JAKARTA - Twitter Inc telah meminta hakim federal di California untuk membatalkan gugatan class action yang mengklaim perintah CEO Twitter, Elon Musk, yang mengharuskan  karyawan kembali ke kantor dan melakukan "jam kerja panjang dengan intensitas tinggi" telah mendiskriminasi pekerja penyandang disabilitas.

Pengacara Twitter pada Rabu malam, 21 Desember  mengajukan mosi untuk membatalkan gugatan itu November lalu, dan mengatakan penggugat tidak menuduh bahwa tindakan perusahaan tersebut ditargetkan pada penyandang disabilitas atau memiliki dampak yang tidak proporsional pada mereka.

Twitter memberhentikan sekitar 3.700 karyawan pada awal November lalu sebagai langkah pemotongan biaya oleh Musk, yang mengakuisisi perusahaan tersebut. Sementara ratusan karyawan lainnya memilih mengundurkan diri setelah dia meminta staf "bekerja sangat keras" atau berhenti.

Gugatan tersebut mengklaim ultimatum Musk melanggar Undang-Undang federal Amerika untuk Disabilities (ADA), yang mewajibkan pemberi kerja untuk menawarkan akomodasi yang wajar kepada pekerja penyandang disabilitas.

Kedua penggugat adalah manajer teknik yang mengatakan bahwa mereka masing-masing diberhentikan dan dipecat bulan lalu. Mereka mengklaim banyak karyawan Twitter penyandang disabilitas yang terpaksa mengundurkan diri karena tidak bisa kembali ke kantor dan memenuhi standar tuntutan kerja Musk.

Perusahaan dalam gugatan Rabu lalu mengatakan pekerja yang di-PHK menandatangani perjanjian untuk menengahi perselisihan hukum terkait pekerjaan dan meminta klaimnya dikirim ke pengadilan arbitrase.

Menurut Twitter, mantan karyawan lainnya, Dmitry Borodaenko, tidak dapat mewakili kelas pekerja karena dia dipecat sebelum Musk meminta karyawan untuk bekerja lebih lama.

Shannon Liss-Riordan, pengacara penggugat, mengatakan bahwa sudah menjadi hal yang biasa bagi para tergugat untuk mencoba agar kasus-kasus tersebut dihentikan lebih awal.

"Kami akan menanggapi pada waktunya, tetapi kami mendukung tuduhan ini dan berharap untuk meminta pertanggungjawaban Twitter dan Elon Musk atas perlakuannya yang menyedihkan terhadap karyawan selama dua bulan terakhir," katanya.

Sidang tersebut dijadwalkan pada mosi Twitter pada bulan April 2023.

Gugatan tersebut adalah salah satu dari empat gugatan yang tertunda di pengadilan yang sama yang berasal dari pemotongan staf di perusahaan. Kasus-kasus lain menuduh Twitter tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada karyawan dan kontraktor tentang PHK, gagal membayar pesangon yang dijanjikan, dan secara tidak proporsional menargetkan perempuan dalam pemutusan hubungan kerja.

Lusinan mantan karyawan Twitter mengajukan keluhan terhadap perusahaan minggu ini dalam pengadilan arbitrase yang membuat klaim serupa.

Twitter membantah melanggar undang-undang yang mewajibkan pemberitahuan sebelumnya tentang PHK dan belum menanggapi tuntutan hukum lainnya.