Eksodus dari Twitter Terus Terjadi, Kini Giliran Petinggi Kebijakan Publik Mundur dari  Jabatannya

JAKARTA - Kepala kebijakan publik Twitter Inc telah meninggalkan perusahaan di tengah PHK tambahan pada unit tersebut pada Kamis, 22 Desember, lantaran Elon Musk terus memangkas biaya operasional. Hal ini diketahui lewat bocoran sebuah sumber kepada Reuters,.

Sinead McSweeney, wakil presiden global untuk kebijakan publik, memutuskan mundur dari Twitter. Kepergian McSweeney tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya.

PHK dan kepergian seorang pemimpin level tinggi terjadi ketika regulator di seluruh dunia mempertanyakan usaha moderasi konten Twitter dan perlindungan data pengguna setelah Musk memangkas staf dari lebih dari 7.000 menjadi di bawah 2.000 saja.

 Tim kebijakan publik bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan pembuat undang-undang dan masyarakat sipil mengenai berbagai masalah termasuk kebebasan berbicara, privasi, dan keamanan online.

Ini menangani permintaan dari pemerintah dan kelompok hak sipil untuk menghapus konten bermasalah dan menetapkan aturan untuk melindungi pengguna yang rentan. Dengan staf yang lebih sedikit, backlog dapat meningkat dan beberapa kebijakan dalam pembangunan dapat diabaikan, kata sebuah sumber.

“Nick Pickles, direktur senior untuk strategi kebijakan publik global, telah mengambil alih peran McSweeney,” kata sumber tersebut. Namun McSweeney, Pickles, Musk dan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Bulan lalu, Komisaris Uni Eropa Thierry Breton mengatakan kepada Musk bahwa platform microblogging itu menghadapi "pekerjaan besar ke depan" untuk mematuhi peraturan Uni Eropa tentang moderasi konten, menghapus disinformasi, dan membatasi iklan bertarget.

Uni Eropa akan melakukan "stress test" di kantor pusat Twitter awal tahun depan untuk menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut.

 Seorang pejabat senior Jerman juga mengatakan pada Kamis lalu bahwa UE harus memantau langsung Twitter karena perilakunya yang tidak menentu di bawah Musk mengancam kebebasan berbicara.

Satu sumber mengatakan kepada Reuters bahwa setengah dari 30 anggota tim kebijakan publik Twitter yang tersisa juga diberhentikan pada Rabu, 21 Desember. PHK ini pertama kali dilaporkan oleh The Information.

Laporan media minggu ini mengatakan McSweeney, yang berbasis di Dublin, menyelesaikan dengan Twitter setelah memenangkan perintah pengadilan sementara untuk menghentikan perusahaan memecatnya setelah dia tidak menanggapi email dari Musk yang menuntut agar karyawan menyetujui "hardcore " budaya kerja di kantor atau pergi.

Musk mengatakan pada hari Rabu bahwa Twitter menghadapi "situasi arus kas negatif sebesar 3 miliar dolar AS (Rp 46,8 triliun)" tahun depan dan merupakan alasan mengapa dia terus bergerak untuk memotong biaya secara agresif.